PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Mendengar kata akuntansi mungkin sudah biasa, namun pola pikir kita pasti langsung mengarah pada perusahaan. Namun bagaimana bila yang dimaksud adalah akuntansi pemerintahan? Tentu tidak sedikit dari anda mengernyitkan dahi, ”apa bedanya?”. Akuntansi pemerintahan sebenarnya tetap berinduk pada kata akuntansi yang mengharuskan adanya suatu proses berupa siklus akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Namun bedanya, transaksi yang terjadi adalah transaksi keuangan pemerintah dan laporannya pun adalah laporan keuangan dengan format khusus untuk pemerintah, sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). SAP ini hanya mengatur pengakuan, penilaian, dan pengungkapan. Sedangkan untuk sistem dan prosedur akan diatur oleh masing-masing pemerintah (pemerintah pusat oleh Departemen Keuangan dan pemerintah daerah oleh masing-masing pemerintah daerah dengan arahan dari Departemen Dalam Negeri).

PP No. 24 Tahun 2005 terdiri dari Pengantar, Kerangka Konseptual, dan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu:

1. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

2. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

3. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas

4. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

5. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan

6. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi

7. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

8. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

9. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban

10. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

11. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Memahami SAP memang tidak semudah kita membaca novel atau majalah, tetapi memerlukan kajian lebih lanjut atas setiap paragraf yang ada. KSAP yang mempunyai tugas untuk sosialisasi awal telah melaksanakan beberapa kali Trainning of Trainers, workshop, dan sosialisasi. Sedangkan untuk mempermudah implementasi SAP, KSAP telah mengembangkan 5 buah pedoman lebih lanjut berupa Buletin Teknis yaitu:

1. Bultek 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

2. Bultek 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah

3. Bultek 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi

4. Bultek 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah

5. Bultek 05 tentang Penyusutan

SAP yang telah diimplementasikan sekarang ini berbasis Kas menuju Akrual (Cash towards Accrual) dimana untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana berbasis akrual. Basis ini memang tidak lazim dipergunakan dalam akuntansi di sector komersial, namun itulah yang sekarang bisa mengakomodir transaksi sehari-hari yang masih berbasis kas namun harus menghasilkan neraca yang berbasis akrual. Untuk selanjutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tahun 2008 seharusnya kita harus menganut basis Akrual penuh, dan sekarang KSAP sedang dalam tahap finalisasi draft SAP Akrual. Sesuai due process, sebelum menjadi suatu PP, draft SAP harus melalui tahapan limited hearing, public hearing, dan permintaan pertimbangan kepada BPK-RI.

Oleh: Farida Aryani, anggota Kelompok Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

About these ads

84 comments on “PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

  1. Terima kasih artikelnya.
    Saya kopi yaaaaa…………….
    Buat data skripsi.

    *** Silakan, semoga bermanfaat.
    Kalau ada yang ingin diketahui lebih lanjut silakan infonya ya, siapa tahu saya bisa bantu..***

  2. Assalamualaikum.
    saya ingin menanyakan mengenai akuntansi untuk tingkat satuan kerja, kebetulan satuan kerja ditempat saya berubah status dari upt menjadi blu, ada sedkit kerancuan khususnya mengenai pelaporan akuntansi atau laporan keuangan, untuk blu harus dibuat lk blu sedangkan sistem informasi akuntansi juga harus dibuat lk, yang saya tahu lk pemerintah dengan komersial ada perbedaan, dimulai dari input maupun outputnya, untuk blu diharuskan membuat laporan aktivitas sedangkan sia tidak, akan tetapi jika dua2nya dilaporkan maka akan ada perbedaan nominal, yang ingin saya tanyakan khususnya mengenai blu, apakah sistem pelaporannya bersifat komersil atau pemerintah? mohon bantuan karena bpk sedang melakukan audit, untuk mencegah terjadinya kesalahan lebih lanjut yang berakhir pada uud untuk si bpk, terima kasih.
    wassalamualaikum

    ***Waalaikumsalam Wr.Wb.,
    Pak Hafid, sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan petunjuk lebih lanjut pada Perdirjen Perbendaharaan No. 67 Tahun 2007 tentang Tatacara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dapat saya sampaikan bahwa Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh BLU ada dua, yaitu laporan keuangan komersial sesuai SAK yang dikeluarkan oleh IAI, dan laporan keuangan pemerintah sesuai SAP untuk keperluan konsolidasi dengan laporan Kementerian/Lembaga terkait. Semoga dapat membantu…***

  3. Assalamualaikum,

    Saya ada pertanyaan apakah yang disebut belanja daerah definitif adalah pengakuan pengeluaran melalui SP2D LS + SPJ (dari SP2D UP/GU/TU)? Padahal kalo kita melihat azas yang dipake oleh SAKD ada Kas menuju akrual, maka sisa UYHD/Kas di Bendahara SKPD (dr SP2D UP/GU/TU yang belum di SPJ) diakui sebagai belanja atau tidak? Mengingat belanja tsb telah keluar dari kas daerah. Sekian Terimakasih…

    Wassalam

    ***Waalaikum salam, terima kasih atas pertanyaan anda. Kalau kita lihat dari definisi belanja, belanja adalah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, maka sisa Kas di Bendahara SKPD tidak memenuhi syarat kedua dan ketiga, dimana ekuitas pemerintah daerah secara total tidak berkurang, hanya berpindah dari kantong satu ke kantong lain, dan nantinya pada akhir tahun dikembalikan lagi ke kas negara pada saat disetor. Dengan demikian sisa UYHD bukan merupakan belanja. Terima kasih, semoga dapat membantu.***

    • terima kasih atas Psapnya ya bu…..sebab tidak semua orang tahu tentang PSAP…kerancuan diinstansi pun sering terjadi karena banyak yang tidak memahami akuntansi pemerintah itu sendiri…wassalam

      • sama-sama pak, memamng kendala sosialisasi ini adalah pada kurangnya media yg berkonsentrasi pada akuntansi pemerintah. semoga blog ini bs menjadi salah satu alternatif yg ada, amin..:)

  4. Terima kasih atas upload SAPnya,
    kebetulan saya sedang mencari-carinya untuk tugas kuliah.

    thanx.

    ***Sama-sama, silakan kalau ingin diskusi lebih lanjut..***

  5. Makasih Bu, utk SAPnya
    Keren bgt

    Buat referensi kerja. Kebetulan saya seorang auditor pemerintah

    ***Wah, suatu kehormatan anda bersedia berkunjung di sini, semoga bermanfaat, terima kasih***

  6. .. mo nanya .. misal importir membayar kewajibannya di Bank Persepsi .. lalu lapor ke kpbc dengan membawa bukti setor .. apakah kpbc membukukan penerimaannya .. atau kppn yang membukukan penerimaannya ketika menerima laporan dari bank persepsi … terimakasih

    ***Terima kasih atas pertanyaan anda. Dari sisi pelaporan KPBC selaku satker, penerimaan tersebut diinput di SAI sesuai dokumen sumber yang diterima dari importir sebagai pendapatan di LRAnya, sedangkan dari sisi BUN, KPPN juga harus mencatat penerimaan ini pada saat terjadi pelimpahan dari bank persepsi ke bank tunggal untuk menghasilkan LAK. Semoga bisa membantu…***

  7. dalam psap 09 ttg kewajiban tidak mengatur ttg kewajiban kontijensi.disebutkan dsitu kalo kewajiban kontijensi diatur dlm standar trsendiri. standar yg mana lg ya?trima kasih.

    ***sampai sekarang belum ada standar tersendiri mengenai hal ini, mungkin nanti akan diakomodir pada saat kita sudah menggunakan basis full accrual. Terima kasih…***

  8. klo begitu,untuk pelaksanaan kontrak yang telah selesai namun retensi belum dibayarkan diakomodir dalam akun apa?trima kasih.

    ***Untuk retensi yang belum dibayar, perlakuannya adalah kita mengakui pos Kewajiban Jangka Pendek dalam akun Utang kepada Pihak Ketiga. Terima kasih atas pertanyaan anda…***

  9. Ass. WR. WB.

    Salam Kenal,, nama saya Wani. Saya mahasiswa FEUI. Rencananya saya mau nyususn skripsi semester depan. Topik yang saya mau ambil sebenernya tentang restatment laporan keuangan negara tahun 1998 yang masih menggunakan cash basis jadi accrual basis untuk neracanya aja. Kenapa tahun 1998, soalnya wkt itu kita lagi krisis & butuh data cepet. Tapi karena pake cash basis, jadinya asset & liabilities pemerintah waktu itu kurang reliable.
    Menurut anda bagaimana???
    Lalu,,adakah hubungan dikeluarkannya PP 24 dengan krisis moneter yang melanda Indonesia??
    Satu lagi,, saya sudah tanya,, katanya data tahun 1998 engga tersedia. Apakah benar memang tidak tersedia sama sekali???

    Terima Kasih banya…

    ***Senang berkenalan dengan anda. Tahun 1998 pelaporan negara kita waktu itu masih berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN) – bentuknya seperti Laporan Realisasi Anggaran saat ini. Neraca baru ada karena amanat UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, sehingga neraca awal pemerintah baru terbit tahun 2004. Tentang maksud anda untuk membuat laporan keuangan lengkap pada tahun 1998 mohon maaf mungkin saya tidak dapat membantu banyak, karena datanya memang tidak tersedia kecuali untuk UU PAN untuk tahun ybs (kebetulan saya juga tidak mempunyai data ini).
    PP 24 terbit tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) karena amanat UU Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, jadi tidak ada hubungannya dengan krisis moneter.
    Terima kasih atas pertanyaan anda…***

  10. Kalo alasan adanya UU 17 bukannya untuk transparansi pemerintah ya???
    Gara2 waktu krisis moneter data bener-bener engga mencukupi dan reliable untuk dipake???

    Maaf merepotkan…

    ***Tidak apa-apa, sebelum tahun 2003 tidak ada dasar hukum yang mengharuskan kita membuat neraca, sehingga pemerintah tidak menyajikan neraca, terlepas dari apakah datanya tersedia atau tidak. Semoga bisa membantu…***

  11. Retensi disajikan dalam hutang PFK? Maaf, tapi nanti pembayarannya bagaimana? dlm pelaksanaannya kan retensi ini dimasukkan dalam DPA lanjutan, sehingga masuk perubahan APBD. Kalau disajikan sebagai hutanj PFK bukannya justru tidak dapat dianggarkan?

    ***Bukan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pak, tetapi Utang Kepada Pihak Ketiga (accounts payable), sebagaimana dijelaskan pada halaman 36 Buletin Teknis No. 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah. Terima kasih…***

  12. asw wr wb
    lam kenal, saya baru mempelajari akpem, sebelumnya akuntansi privat, wah ternyata pusing banget e, trims dah bagi infonya

    ***Wa’alaikum salam wr. wb.
    Salam kenal kembali, senang anda berkunjung ke sini. Welcome to the jungle ya, hehe.. Semoga artikel2 kami bermanfaat bagi anda…***

  13. saya mau tanya apa saja kelemahan PP 24 th 05 t2g standar akun pmrthn.

    lgi banyak tugz nich..

    ***Selamat pagi Pak Eko, mohon maaf saya baru sempat menjawab hari ini. Mengenai kelemahan PP 24, karena sudah merupakan produk hukum yang resmi maka saya tidak berkapasitas untuk memberikan komentar mengenai kelemahan PP 24 tahun 2005. Terima kasih atas kunjungan anda…***

  14. Selamat mlm Bu..sy mhswa kedinasan Depkeu,,yg lg bingung melihat pengelolaan keuangan dikampus sy trcinta..
    Apa sih maksudnya BLU itu hanya bntuk pengelolaan keuangan aja? bukan bentuk/pola organisasì keseluruhan? Sebab menurut sy, kurang efektif+efisien klo bentuk organisasi msh seperti instansi pmrnth biasa,namun pengelolaan ala korporasi..
    manajemen BLU jg perlu diubah ala korporasi..bgt..

    ***Masukan yang sangat bagus, insyaallah akan saya teruskan kepada teman-teman di Direktorat Pengelolaan Keuangan BLU, semoga kampus kita tercinta akan semakin baik, maju, dan profesional dengan berubah status menjadi BLU, amin…***

  15. Assalamu’alaikum.
    kenapa sih kita harus pindah dari cash basis ke accrual basis? tolong jangan dijawab, karena amanat UU. siapa sih yang peduli dengan sistem akuntansi negara kita? saat ini, masy lebih ngeh dengan harga sembako, BBM atau kurs dolar, tapi tidak dengan akrual basis. kalo dengan menggunakan cash basis sudah mencukupi(untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran), bwt apa kita repot2 pindah ke accrual basis? mis menkeu mengumunkan klo pada tanggal 1 jan 2009 negara kita pake basis akrual, pada saat yang sama, juga diumumkan klo harga premium Rp15.000/ltr, kira2 masyarakat kita akan senang krn kita pake accrual basis atau akan menangis?
    soal transparansi, bukankah kita sudah memiliki BPK, BPKP, KPK, bahkan ditiap departemen punya Inspektorat. klo itu dianggap blm cukup, seharusnya instansi2 tersebut yang harus dibenahi, bkan sistem akuntansinya.
    saya tdk bermaksud mengatakan sistem berbasis akrual itu nggak penting, tetapi untuk saat ini akan lebih baik bila kita lebih dulu meningkatkan pendidikan masyarakat kita, baru kita pikirkan untuk beralih ke basis akrual.
    Ketika belajar SAP, selalu didengung-dengungkan dikepala saya ttg selandia baru sebagai contoh penerapan basis akrual. klo kita melihat Selandia Baru sudah ok dengan basis akrual, bukan berarti kita trs ikut2an. kondisi masyarakat kita berbeda dengan mereka.

    mohon pencerahannya. ini sangat penting bwt saya.
    terima kasih banyak.

    ***Wah, ulasan Bapak sangat mendalam, terima kasih. Saya memang tidak akan bisa memberikan alasan yang mungkin pas dengan yang Bapak inginkan karena posisi saya bukan sebagai pengambil keputusan yang tahu persis alasan pencantuman akrual di UU kita. Namun dari sisi profesi akuntan, akrual sangat bermanfaat untuk menilai kinerja kita dengan tinjauan dari berbagai alasan atau teori. Mungkin kalau kita melihat sekarang ini di sektor komersial mungkin Bapak akan bisa menghitung dengan jari berapa perusahaan yang masih memakai basis kas. Sedangkan di sisi lain, misalnya SDM, lulusan akuntansi di negara kita ini notabene seluruhnya mindsetnya akrual karena yang dipelajari adalah sektor komersial. Nah, apakah manfaat yang kita akan rasakan sebanding dengan pengorbanan yang akan kita keluarkan nantinya, saya tidak bisa memprediksikannya. Semoga jawaban saya ini sedikit bisa memberikan pencerahan atas kegalauan Bapak, terima kasih…***

  16. Assalamu’alaikum bu ida,
    saya baru mengenal akuntansi pemerintahan (rada telat). Adapun yg ingin saya tanyakan yaitu hal-hal apa sajakah yg dapat menyebabkan perbedaan antara saldo di buku kas umum dengan saldo di rekening koran?
    Mohon penjelasan yang terinci ya bu agar mudah saya pahami. Atas bantuannya, saya ucapkan terima kasih.
    Wassalam.

    ***Waalaikum salam wr.wb Pak Edi, apa kabar? Setahu saya buku kas umum itu mempunyai 3 buku pembantu yaitu buku kas, buku bank, dan buku pajak. Nah, buku bank-lah yang harus sama persis dengan rekening koran bank. Jadi buku kas umum cakupannya lebih luas karena tidak hanya mencatat transaksi yang ada di rekening saja tetapi juga uang kas yang ada di brankas dan uang setoran pajak. Untuk para bendahara yang sempat membaca ini dan mungkin bisa menambahkan silakan ya…terima kasih…***

  17. terima kasih, ini merupakan referensi saya kedepan untuk menambah pengetahuan dalam bekerja diinstasi pemerintah

    ***Sama-sama pak, terima kasih juga atas kunjungan dan komentarnya…***

  18. apakah perbedaan antara laporan keuangan daerah yang disusun berdasarkan PP no 24 tahun 2005 dengan peraturan sebelumnya (sblm ada PP tsb)?
    terima kasih

    ***Dulu peraturan yang mendasari adalah Kepmendagri 29/Permendagri 13, kalau ingin melihat perbedaannya, silakan membaca di Bultek No. 4 tentang Konversi Laporan Keuangan. Terima kasih…***

  19. saya mhn penjelasan di PSAP 08 ttg KDP…..,untuk pengakuan KDP salah satunya adalah jika aset tersebut masih dalam proses pengerjaan,pertanyaannya adalah apabila Gedung yg sedang dibangun itu adalah milik instansi lain,apa kita tetap mencatat sebagai KDP??terutama di aplikasi SIMAK BMN nya?masalahnya di Neraca bag.Keuangan muncul sebagai KDP dengan dasar PSAP 08 tersebut….kalo saya blm tau dasar peraturannya,hanya pendapat bahwa jika gedung milik instansi lain kita tdk entri sbg KDP di aplikasi…hanya dicatat dalam Catatan Ringkas…..mksh infonya,mohon dibantu……

    ***Apakah belanja modalnya kita yg mengeluarkan walaupun gedungnya bukan milik kita? Jika iya, anda silakan membaca Bultek No. 4 tentang Penyejian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah halaman 21 ya yang ada di daftar peraturan. Terima kasih***

  20. saya copy PSAPnya y bu.terima kasih.buat tugas kuliah.lengkap banget, tapi k bultek 5 g bs dbuka y bu..

    ***Silakan, untuk bultek 5,6, dan 7 silakan dibuka di postingan berjudul buletin teknis yang baru atau di halaman daftar peraturan. Terima kasih telah berkunjung…***

  21. Saya msh bingung dengan buku kas umum pemerintah krn tdk ada format yg baku dan yg dijadikan dasar untuk pencatatan transaksi apakah tanggal sp2d atau spm?? Saya juga pernah mengalami masalah tentang pencatatan transaksi pengembalian belanja karena baru diketahui harus ada pengembalian belanja stlh kita melakukan audit intern..oh ya..jika ada kesalahan dalam membuat SPTB misal di sptb nmr kwitansi dan tanggal kwitansi lebih duluan kita buat daripada tanggal keluar sp2d..jadi seolah2 kita telah melakukan transaksi tapi tanpa ada uang utk membayar..bagaimana cara memperbaiki pencatatannya

    ***Maaf terlalu lama menjawabnya pak, setahu saya dasar pencatatan kita adalah SP2D yang menandakan bahwa uang kasnya sudah resmi kita terima. Kemudian jika ada kesalahan seperti itu mungkin ada baiknya bersurat ke KPPN untuk memberitahukan bahwa terjadi kesalahan lampiran SP2D no sekian SPTBnya tertulis tanggal sekian seharusnya tanggal sekian. Mungkin itu yang bisa saya berikan pak, mohon maaf jika tidak banyak membantu, terima kasih…***

  22. Ass….!mat sore bu…senang membaca block ibu. saya mangihut dari pemda bu.. recana saya ingin menyusun skripsi tentang keuangan daerah kebetulan saya bekerja di keuangan , belum tercapai maksud dan tujuan eh malah nomenklatur berubah menjadi BLU, jadi saya bingung bu. enaknya kita milih topik tentang apa ya yang relevan dengan keuangan daerah.trimaksih

    ***senang berkenalan dengan anda, tentang topik skripsi banyak sebenarnya yang bisa anda ambil, mungkin jangan terlalu luas, ambil yang spesifik, misalnya tentang pendapatan, belanja, neraca, dsb. Selamat menyusun skripsi ya, semoga sukses…***

  23. Selamat pagi…
    ada yang mau saya pertanyakan mengenai aplikasi persediaan….
    untuk laporan 2008 ini…ada perbedaan jumlah antara data kirim dan setelah terima…..ketika masing2 sub satker melakukan pengiriman ke satker sudah sesuai dengan data entri tetapi ketika terima…..di satker jumlah total dari masing2 sub satker tsb berlebih…..misal:sub satker ATK:10,apotik:5,cetakan:20 harusnya jumlah total gabungan 35,tetapi di satker persediaan menjadi 40…begitu juga di simak BMN….mhn penjelasan,terima kasih…

    ***Mungkin dicoba diinstall ulang dulu lalu dilakukan pengiriman kembali pak, takutnya ada data yang kemarin buat nyobain masih ketinggalan. Terima kasih…***

  24. assalamu’alaikum

    mo nanya mbak,
    apa perbedaan sistem akuntansi pemerintah dengan akuntansi privat.
    apa beda sistemnya mbak????

    terimakasih atas jawabannya nanti mbak.
    ditunggu jawabannya mbak.
    kalo mbak berkenan, lewat email juga boleh

    ***Waalikum salam, maaf saya baru sempat membalas. Sebenarnya kalau dari sistem tidak banyak perbedaan, namanya jg akuntansi, tetap melalui siklus. Yg membedakan adalah format laporan, nama2 akun, dan basisnya. Kalau di pemerintahan kita ada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Di LRA akun-akun yang ada sama dengan format APBN/APBD.
    Semoga bisa menjawab pertanyaan anda ya…
    Terima kasih telah berkunjung…***

  25. mbak..
    saya minta pp no 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi keuangan
    please 2 hari lagi mw d kumpul
    hehehe

    ***Silakan download di daftar peraturan ya…terima kasih***

  26. Assalamualaikum

    Bu, saya pipin,yang di BKF.
    sekarang sedang ngambil d4 di STAN
    ada tugas utk ngresum tentang SAI, SAPP dan SABUN

    mohon arahan, sumber yang dipakai apa ya?
    terima kasih

    ***Waalaikum salam, wah, seneng sekali bs ketemu mas disini. Ttg tugas, mungkin bs lihat di PMK 171 dan Perdirjen 59 yang ada di daftar peraturan, semoga bisa membantu…***

  27. ass…
    saya mo nanya mba, hubungan pencttn persediaan PSAP no. 05 dengan pemendagri no.17 tahun 2007, hubngannya dmn yah?
    Q kurang paham, tolong dijelasin…

  28. assalamu’alaikum

    mba saya mau nanya, apa ada hubungannya antara proses pencatatan persediaan pada PSAP no. 5 dgn Permendagri no.17 th 2007. Lalu, apa perbedaan diantara keduanya?
    Terima Kasih..

  29. Ass.Wr.Wb

    bu, saya mau tanya, ada ga sih hubungan antara PSAP No5 dengan PEMENDAGRI No.17 Th 2007??

    kalo ada hubungannya, seperti apa ya bu??

    trims..

    Wass.Wr.Wb

  30. selamat malam…
    Saya mw tanya bagaimana hubungan proses pencatatan persediaan antara PSAP No.5 dengan Permendagri No.17 Tahun 2007

  31. malam bu..
    Saya mw tanya ttg bagaimana hubungan proses pencatatan persediaan antara PSAP No.5 dg Permendagri No.17 th 2007??
    Saya kurang paham,bisa dijelaskan ga??klo bs d jwbnya skrg y bu..karena da tgs..
    Thankzz..

    ***Mohon maaf, kebetulan saya belum mempelajari permendagri yang anda maksudkan, mungkin bisa berkonsultasi dengan teman2 Depdagri…terima kasih…***

  32. Ass.Wr.Wb…
    saya minta tolong untuk deskripsi PP No24 Tahun 2005(SAP) apa ya?
    trima kasih……

    ***Mohon maaf saya kurang memahami apa tepatnya yang anda maksud, karena seluruh penjelasan telah ada dalam PP No 24/2005 itu sendiri…terima kasih***

  33. assalamualaikum…
    maaf kak…sy mau tanya..kalau membuat kerangka konseptual laporan keuangan itu bagaimana ya..sy masih awam tentang ini..dengan referensi SAK dan SAP,,
    maaf ya kak,,sya merepotkan…
    mohon dibalas,,
    syukron,,

    • waalaikum salam, salam kenal ya…
      saya msh blm mengerti dengan pertanyaan anda krn dalam penyusunan laporan keuangan tidak ada kerangka konseptual. kerangka konseptual biasanya ada dalam standar akuntansi, yang tujuannya adalah menjadi acuan bagi setiap standar yang akan dikembangkan setelahnya, sehingga masih dalam batasan koridor yang sama.
      kalau masih blm jelas silakan menulis lagi ya,
      terima kasih

  34. Assalamualaikum, mbak…

    Mau nanya, saya sudah banyak baca literatur tapi masih bingung untuk mendapatkan pemahaman mengenai SKPD, SKPKD. Yang pertama, apakah SKPKD itu merupakan suatu instansi, kedua kalo iya instansi yang disebut SKPKD itu apa saja ?

    • Mohon maaf, pengetahuan saya terbatas untuk pemerintah daerah. Namun sepengetahuan saya, kedua istilah tersebut sama-sama instansi di bawah Gubernur/Bupati/Walikota. Bedanya adalah untuk SKPKD ini adalah semacam Sekretariat Daerah dimana Bendahara Umum Daerah berada, dan nantinya sebagai konsolidator laporan untuk pemda ybs. Sedangkan SKPD ini adalah instansi selain Sekretariat Daerah, misalnya Dinas-Dinas. Setiap Dinas merupakan SKPD tersendiri. Mungkin itu jawaban dari saya, untuk lebih jelasnya mungkin anda bisa menghubungi Departemen Dalam Negeri. Terima kasih

  35. ass buk…
    saya yoni, mau minta bantuannya untuk mencarikan atau menyediakan artikel atau jurnal yang membahas mengenai tingkat pemahaman aparatur pemerintah dalam penerapan SAP…. saya berharap ibu mau dan dapat membantu saya… terimakasih banyak sebelumnya….
    wassalam…

  36. siang bu..
    saya dewi sekarang ini saya masih kuliah dan tahap skripsi
    judul yang saya ambil tentang Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2005 tentang SAP
    mohon bantaun bu jika suatu hari saya ada pertanyaan dari dosen yang tidak dapat saya jawab mohon ibui bisa membantu.

  37. apa kabar bu..
    makasih ats penyediaan forum diskusi ini..

    saya sdh baca mengenai retensi yg telah ibu jelaskan di atas, akan tetapi msh kurang jelas dan ingin sy tanyakan..

    pemahaman saya, retensi itu terjadi pd saat pihak ketiga belum menyelesaikan pekerjaannya yg tersisa, yang berupa pemeliharaan pekeejaan. jadi apakah merupakan kewajiban pemerintah atau kewajiban pihak ketiga dlam hal ini kontraktor? karena menurut saya, kontraktorlah yang msh berkewajiban utk menyelesaikan pekerjaannya, jadi mengapa pihak pemerintah yg menjadi pihak yg memiliki kewajiban dlm bentuk UTANG RETENSI?

    mohon penjelasannya, makasih bu..

    • Mungkin perlu dilihat dulu pengertian Retensi atau masa pemeliharaan, yaitu kondisi saat bangunan sudah selesai 100% dan sudah serah terima, namun pemberi kerja wajib memastikan bahwa pembangunan tersebut telah sesuai dengan tujuan semula selama 3-6 bulan (masa pemeliharaan). Dalam hal ini pemberi kerja dapat menahan pembayaran termin terakhir atau membayar penuh namun menahan surat jaminan. nah, untuk yg menahan sebagian ini menunjukkan bahwa pemberi kerja mempunyai utang kepada kontraktor. mungkin demikian ibu…terima kasih

  38. siang bu saya rayi
    bu yang saya mau tanyakan peraturan pemerintah yang mana saja yang mendukung di buatnya PP no 24 tahun 2005 tentang SAP..dan buku referensi untuk saya dapat baca mengenai PP no 24 Tahun 2005
    agar skripsi saya bisa saya kuasai
    terimakasih sebelumnya ya bu

  39. ibu,sy masih bingung..apakah pp no 24 tahun 2005 masih diterapkan untuk penyajian laporan keuangan,sementara jika saya baca laporan keuangan instansi sekarang memakai peraturan menteri dalam negeri no 59 tahun 2007…

    • PP 24/2005 adalah produk hukum yang mengikat baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bu, BPK akan memeriksa berdasarkan PP tersebut. Untuk Pemda, aturan yang lebih teknis diatur dalam Permendagri dan untuk Pempus diatur dalam Permenkeu. Demikian ibu.. :)

  40. ass…
    saya mahasiswa semester 7, lagi pusing nyusun skripsi..
    kebetulan saya di ksh judul sm dosen saya tentang aktiva tetap sektor publik berdasarkan SAP pp no 24, dan yg ingin saya teliti tentang kendaraan dinasnya…
    nah, mohon penjelasannya bu…
    makasih ^_~

  41. Terima kasih atas informasi PP No 24 Tahun 2005.
    kami dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang saat ini sedang membutuhkan informasi tersebut.
    Terima kasih Bu..

  42. dear bu Farida Aryani,

    ada yg menginterpretasikan PSAP No.02 par.44 sbb:
    “salah pembebanan berupa anggaran membeli mobil (belanja modal) direalisasi menjadi kertas (belanja barang habis pakai). atas kesalahan pembebanan anggaran ini, auditor tidak dapat melakukan koreksi atas akun belanja, namun cukup mengungkapkan dalam CaLK atas pos belanja Mobil, serta melakukan pencatatan atas kapitalisasi aset ‘kertas’ pada Neraca”

    bagaimana pendapat ibu, terutama dikaitkan dengan substance over form principle sbgmana diatur dlm KK SAP par.44..?

    terima kasih.

  43. Malam Ibu…saya baru baca tentang pengelolaan keuangan,makasih ya bu untuk infonya,jika saya mengalami hambatan,boleh saya menghubungi ibu karena ini berbeda disiplin ilmu saya,namanya pegawai yah ikut aja apa adanya..Salam

  44. assalamualaikum bu,,
    saya sedang bikin ktta akuntansi pemerintah, kebetulan saya akan membahas penerapan basis cash toward akrual pada laporan keuangan daerah,,
    pertanyaan saya bu,, kira2 data yang saya perlukan untuk mengetahui penerapannya itu apa yah bu??
    apa perlu data SKPP, SP2D, SSP, SSBP, ?
    makasih banyak sebelumnya bu..

  45. Selamat pagi bu,,
    saya mau tanya,,terkait transaksi mata uang asing…
    ditempat kita ada pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke LN, kemudian kita memberikan mereka uang muka dalam bentuk dollar. Di LN pegawai tersebut menggunakannya dalam bentuk dollar dan poundsterling.
    pada saat pengembaliannya apakah mereka bisa menggunakan 2 mata uang tersebut, karena uang muka yang kita berikan sebelumnya dalam bentuk dollar..?
    atau mereka harus mengkonversi sisa dari mata uang yang mereka gunakan kedalam bentuk dollar sebelum dikembalikan ke kita..?
    mohon bantuannya bu…
    terimakasih

  46. Asl mbak. Apa beda antara pelimpahan UP dan Panjar di BKU dan bagaimana pencatatannya di BKU pada Bendahara Pengeluaran SKPD, trm’s Mbak…..

  47. Ass. mbak, mau tanya dong… Dari 11 SAP tersebut, sebetulnya mana sih yg paling penting buat pemerintah dengan kondisi saat ini? Tks, atas perhatiannya.

  48. Thanks a lot for providing individuals with an extremely terrific opportunity to check tips from this website. It is often so pleasing and full of a lot of fun for me and my office co-workers to visit your web site at minimum three times a week to find out the latest guides you have got. Of course, I am also usually astounded with the astonishing points you give. Some two tips in this posting are certainly the most beneficial we have had.

  49. ass.wr.wb…mau tanya kami dari RSU yang sudah BLUD..dari temuan aparat pengawas internal ada kelebihan belanja kepada pihak III..disetorkan kemana kelebihan belanja tersebut ke kas daerah atau ke kas BLUD..terima kasih.

  50. ass. wr wb. …bu mau tanya…bagaimana mencatat gedung dan bangunan di simak BMN yang realisasi belanja modalnya memakai dipa kita sedangkan renovasi gedung tersebuat berada di satker lain, sehingga muncul gedung dan bangunan sebelum disesuaiakan di neraca.

    terima kasih…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s