Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dihasilkan dari proses konsolidasi antar laporan-laporan yang dihasilkan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Sampai dengan level Kementerian Negara/Lembaga, laporan keuangan yang dihasilkan masih berupa laporan keuangan gabungan/kompilasi, dalam arti hanya menjumlahkan nilai setiap akun yang sama tanpa ada proses eliminasi.

Eliminasi sebagaimana dimaksud di atas dimaksudkan untuk menghilangkan utang piutang antar entitas pelaporan. Hal-hal yang termasuk utang piutang ini antara lain:

1. Sisa Uang Persediaan

Jurnal pada saat pemberian uang muka dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran adalah:

a. Di Bendahara Pengeluaran Satker:

D Kas di Bendahara Pengeluaran 1.000

K Uang Muka dari KPPN 1.000

b. Di Bendahara Umum Negara:

D Pengeluaran Transito 1.000

K Kas di KPPN 1.000

Jurnal pada saat pertanggungjawaban dengan SP2D GU-Nihil (pengesahan belanja tanpa minta uang penggantian atas kas kecil/uang persediaan yang telah digunakan):

a. Di Bendahara Pengeluaran Satker:

D Uang Muka dari KPPN 600

K Kas di Bendahara Pengeluaran 600

b. Di Bendahara Umum Negara:

D Kas di KPPN 600

K Penerimaan Transito 600

Misal pada tanggal 31 Desember sisa UP sebesar Rp400 belum disetorkan ke Kas Negara, maka pada Neraca akan muncul sbb:

Neraca Satker:

Aset Lancar

Kas di Bendahara Pengeluaran 400

Kewajiban Jangka Pendek

Uang Muka dari KPPN 400

Neraca Bendahara Umum Negara:

Aset Lancar

Kas di KPPN (berkurang 400)

Pengeluaran Transito 1.000

Kewajiban Lancar

Penerimaan Transito 400

Jurnal Eliminasi yang bisa dibuat adalah sbb:

D Uang Muka dari KPPN 400

D Penerimaan Transito 600

K Pengeluaran Transito 1.000

Jurnal Eliminasi di atas merupakan jurnal yang akan dilakukan apabila Sistem Akuntansi Umum sudah menjalankan fungsinya sebagai sistem hasil konsolidasi antara Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara. Namun selama ini penerapan konsolidasi yang telah dilakukan dalam masa transisi adalah jurnal tanpa eliminasi yang dilakukan berdasarkan neraca SAKUN, yaitu:

D Kas di Bendahara Pengeluaran 400

D Penerimaan Transito 600

K Pengeluaran Transito 1.000

Hasil konsolidasi baik yang dilakukan dengan mengeliminasi utang piutang antara SAKUN dan SAI maupun yang dilakukan berdasarkan data SAKUN tanpa proses eliminasi akan menghasilkan Neraca Konsolidasian yang sama yaitu::

Aset Lancar

Kas di KPPN (berkurang 400)

Kas di Bendahara Pengeluaran 400

2. Pendapatan yang belum disetor ke kas negara oleh Bendahara Penerimaan

Jurnal pada saat penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan di satker:

D Kas di Bendahara Penerimaan 500

K Pendapatan yang Masih Harus Disetor 500

Misal pada tanggal 31 Desember saldo sebesar Rp500 belum disetorkan ke Kas Negara, maka pada Neraca Satker akan muncul sbb:

Aset Lancar

Kas di Bendahara Penerimaan 500

Kewajiban Jangka Pendek

Pendapatan yang Masih Harus Disetor 500

Jurnal Eliminasi yang bisa dibuat adalah sbb:

D Pendapatan yang Masih Harus Disetor 500

K Pendapatan yang Ditangguhkan 500

Dengan demikian, dalam Neraca Pemerintah Pusat Konsolidasian, yang akan disajikan adalah sbb:

Aset Lancar

Kas di Bendahara Penerimaan 500

Ekuitas Dana Lancar

Pendapatan yang Ditangguhkan 500

(Tulisan ini merupakan penulisan ulang atas tulisan sebelumnya melalui proses penyempurnaan)