PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16, dapat dilihat bahwa definisi pendapatan dan belanja negara/daerah berbasis akrual karena disana disebutkan bahwa : Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Namun kita diperkenankan untuk transisi karena saat itu praktik yang ada adalah dengan menggunakan basis kas, dimana pendapatan dan belanja diakui saat uang masuk/keluar ke/dari kas umum negara/daerah. Dispensasi ini tercantum dalam Pasal 36 ayat 1 UU 17 Tahun 2003 yang intinya ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun, artinya sampai dengan tahun 2008. Untuk masa transisi itulah PP  24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terbit, dimana kita memakai basis Kas Menuju Akrual (Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas, Neraca berdasarkan basis Akrual). Dalam pelaksanaan PP  24 Tahun 2005 tersebut hingga Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2008 selesai diaudit di tahun 2009, ternyata opini yang didapat pemerintah saat itu masih menyedihkan. Untuk itulah, Pemerintah akhirnya berkonsultasi dengan Pimpinan DPR, dan disepakati bahwa basis akrual akan dilaksanakan secara penuh mulai tahun 2014.

Pada tahun 2010 terbit PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara PP 71 tahun 2010 ini dengan PP-PP lain. Dalam PP 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan Lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kas Menuju Akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri), sedangkan Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Dengan kata lain, Lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun.

Perbedaan mendasar dari sisi jenis laporan keuangan antara Lampiran I dan Lampiran II adalah sebagai berikut:

Lampiran I

  • Laporan Anggaran (Budgetary Reports): Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  • Laporan Keuangan (Financial Reports): Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Lampiran II

  • Laporan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Dengan perbedaan jenis Laporan Keuangan yang akan dihasilkan, otomatis penjelasan pada setiap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang terkait dengan masing-masing Laporan Keuangan akan mengalami perubahan.

Perbedaan daftar isi pada Lampiran I dan Lampiran II adalah sebagai berikut:

Lampiran I

  • Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
  • Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
    • PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
    • PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;
    • PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
    • PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
    • PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
    • PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
    • PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
    • PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
    • PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
    • PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan;
    • PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.
    • PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

Lampiran II

  • Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
  • Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
    • PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
    • PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
    • PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
    • PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
    • PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
    • PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
    • PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
    • PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
    • PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
    • PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
    • PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;

Kedua daftar isi hampir serupa karena memang kebijakan yang diambil oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah saat mengembangkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini adalah dengan beranjak dari PP 24 tahun 2005 yang kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap PP 24 tahun 2005 itu sendiri. Dengan strategi ini diharapkan pembaca PP 71 tahun 2010 nantinya tidak mengalami kebingungan atas perubahan-perubahan tersebut karena lebih mudah memahami perubahannya dibandingkan jika langsung beranjak dari penyesuaian atas International Public Sector of Accounting Standards (IPSAS) yang diacu oleh KSAP.

PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya dapat anda download dari halaman Daftar Peraturan.

About these ads

21 comments on “PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

  1. Maaf mau tanya berarti ini perbaikan dari PP 24 tahun 2005 ya???? kalo berkenan boleh sharing ga? kebetulan saya hendak menyusun penelitian dengan tema ini.hehhhe

  2. mbak., saya mau tanya nih..
    Sampai tahun 2012 ini kan SAP akrual belum bisa diterapkan, hambatan apa saja yang ditemui?Apakah SDM?atau aplikasi?atau peraturannya?atau apa?
    kalo bisa sama penjelasannya ya mbak..

    terima kasih sebelumnya..

  3. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014 –> mungkin maksudnya 2015 ya? :)

  4. Di NTT sudah mulai disosialisasi oleh Kanwil DJB Kupang bagi Satker Propinsi Penerima Dana APBN. Perlu kesiapan SDM dan ketersedian Infrastruktur/Aplikasi

  5. mau tanya tentang permendagri 13/2006 versus bultek 03 SAP.. Apakah ada keharusan menggunakan SAP?sedangkan Pemda sendiri masih banyak sekali membuat LK sesuai Permendagri..

  6. Ass.wr.wb.mohon bantuan kawan2 untuk bs mengirim file laporan keuangan sesuai PP no.71 tahun 2010.tks

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s