Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) Tahun 2011

Pagi ini di website Ditjen Perbendaharaan telah diupload Surat Nomor S-01/PPA.2/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Diklat Program Percepatan Akuntahilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) Tahun 2011. Secara garis besar, isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

Yth. 1. Para Sekretaris Jenderal Kementerian Negara/Lembaga
2. Para Sekretaris/Sekretaris Utama Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
3. Jaksa Agung Muda Bidang Pembina an
4. Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
5. Wakil Kepala Bidang Administrasi PPATK
6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2009, BPK memberikan opini 57% Wajar Tanpa Pengecualian, 33% Wajar Dengan Pengecualian, dan 10% Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) terhadap 79 LKKL. Opini tersebut memberikan kontribusi pada opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR. Berbagai perbaikan dilakukan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Negara. Pemerintah telah menargetkan untuk dapat mencapai opini “Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011. Untuk mencapai target tersebut diperlukan berbagai pembenahan dan perbaikan termasuk pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Sehubungan dengan hal itu, perlu kami informasikan bahwa :

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan akan menyelenggarakan kembali Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) Tahun 2011 yang kegiatannya berupa pelatihan pengelolaan keuangan dengan fokus utama akuntansi pemerintahan.

2. Diklat PPAKP tahun ini ditujukan bagi para pegawai untuk kelas reguler dan para pimpinan untuk kelas manajerial pada satker-satker Kementerian Negara/Lembaga yang bertugas dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dari setiap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)/Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

3. Diklat dilaksanakan mulai bulan Juli s.d. November 2011, dengan jumlah total peserta dari seluruh K/L dan angkatan sebagai berikut:
a. Kelas Reguler
Jumlah peserta 2.760 orang, dialokasikan di 14 (empat belas) lokasi yaitu Jakarta, Medan, Semarang,  Surabaya, Denpasar, Makassar, Bandung, Manado, Pekanbaru, Palembang, Yogyakarta, Banjarmasin, Ambon, dan Jayapura.
b. Kelas Manajerial
Jumlah peserta 1.140 orang, akan dilaksanakankan di 30 (tiga puluh) lokasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Rincian terlampir.

4. Dalam rangka mempercepat proses pendaftaran calon peserta dan mengoptimalkan keikutsertaan satker-satker di seluruh wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada masing-masing lokasi diklat, maka mekanisme pendataan dan pendaftaran calon peserta diatur melalui 2 (dua) cara sebagai berikut:

a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia diminta untuk mendata dan menyampaikan calon peserta dari satker-satker di wilayah kerja KPPN dan Kanwil yang bersangkutan kepada Panitia Pusat PPAKP untuk memenuhi quota kelas di lokasi setempat dan sebagai calon peserta tambahan bagi tokasi lainnya dengan menggunakan formulir Ill-A (pergeseran peserta ke lokasi lain merupakan kewenangan Panitia Pusat PPAKP);

b. Kementerian Negara/Lembaga diminta untuk mendata dan mendaftarkan calon peserta yang merupakan satker pusat (KP) atau satker daerah (KD) dengan menggunakan formulir IIl-B yang selanjutnya akan dikonsolidasikan dengan data calon peserta dari masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

5. Mengingat kapasitas kelas diklat terbatas, kami memberikan kesempatan kepada Saudara untuk mengirimkan calon peserta diklat sesuai persyaratan yang ada ke Sekretariat PPAKP Gedung Prijadi Praptosuhardjo III JI. Budi Utomo No.6 Jakarta Pusat.

6. Penyampaian daftar calon peserta paling lambat tanggal 17 Juni 2011 (formulir sesuai dengan Lampiran III yang diisi secara lengkap). Selain dalam bentuk hard copy, softcopy daftar calon peserta (dalam bentuk MS-ExceI) agar dapat dikirimkan ke timseleksippakp@gmail.com cc bimaksi@gmail.com;

7. Biaya pelatihan dan penginapan selama diklat dibebankan pada DIPA Kementerian Keuangan, sedangkan biaya transportasi peserta agar dibebankan pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;

8. Hal-hal yang berkenaan dengan Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) Tahun 2011 tercantum dalam Lampiran II.

DAFTAR KEMENTERlAN NEGARA/LEMBAGA DAN KANTOR WlLAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

A. KEMENTERlAN NEGARA/LEMBAGA

1 Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2 Sekretaris Jenderal Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat
3 Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
4 Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung
5 Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
6 Sekretaris Menteri Sekretariat Negara
7 Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
8 Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
9 Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
10 Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
11 Sekretaris Jendera l Kementerian Keuangan
12 Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
13 Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
14 Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
15 Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
16 Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
17 Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
18 Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
19 Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20 Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
21 Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
22 Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
23 Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
24 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Pofitik dan Keamanan
25 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
27 Sekretas Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pawisata
28 Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29 Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi
30 Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup
31 Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM
32 Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33 Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
34 Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
35 Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
36 Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
37 Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
38 Sekretaris Utama BPN/Bappenas
39 Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional
40 Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
41 Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
42 Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
43 Sekretaris Utama Badan POM
44 Sekretaris Utama Sekretariat Lembaga Ketahanan Nasional
45 Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
46 Sekretaris Lakhar Badan Narkotika Nasional
47 Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
48 Sekretaris Utama BKKBN
49 Sekretaris Jenderal Komnas Hak Asasi Manusia
50 Sekretaris Utama 8adan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
51 Sekretaris Jenderal Kernisi Pemilihan Umum
52 Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
53 Wakil Kepala Bidang Administrasi PPATK
54 Sekretaris Utama LlPI
55 Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
56 Sekretaris Utama BPPT
57 Sekretaris Utama LAPAN
58 SekretariS Utama Bakosurtanal
59 Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
60 Sekretaris Utama BAPETEN
61 Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
62 Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
63 Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
64 Sekretaris Utama Pengawas Keuangan dan Pembangunan
65 Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
66 Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
67 Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
68 Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
69 Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
70 Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
71 Sekretaris Utama Lakhar BNPB
72 Sekretaris Utama BNP2TKI
73 Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
74 Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75 Sekretaris Jenderal Badan SAR Nasional
76 Sekretaris Jenderal Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah

B. KANTOR WlLAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

1 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI ACEH
2 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI BANGKA BELlTUNG
3 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI SULAWESI SELATAN
4 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI JAWA TIMUR
5 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI SUMATERA UTARA
6 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI JAWA BARAT
7 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI JAWA TENGAH
8 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI BALI
9 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI DKI JAKARTA
10 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI SUMATERA BARAT
11 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI RIAU
12 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI JAMBI
13 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
14 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI LAMPUNG
15 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI BANTEN
16 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI DI YOGYAKARTA
17 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
18 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
19 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
20 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
21 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
22 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
23 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI SULAWESI SELATAN
24 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI MALUKU
25 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI BENGKUlU
26 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI SULAWESI TENGAH
27 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI GORONTALO
28 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI SULAWESI UTARA
29 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI MALUKU UTARA
30 KEPALA KANWlL DJPBN PROVINSI PAPUA

HAL-HAL YANG BERKENAAN DENGAN DIKLAT PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH TAHUN 2011

1. Syarat Peserta

Kelas Reguler
a. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil;
b. Bekerja di bidang akuntansi, pelaporan, dan keuangan at au pengelola barang;
c. Pendidikan minimal SLTA;
d. Mendapatkan izin tertulis dari unit kerja masing-masing (min. Eselon III);
e. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
f. Usia maksimum 50 tahun;
g. Sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam proses hukum;
h. Membawa surat tugas;
i. Membawa laptop;
j. Memakai pakaian dengan atasan putih dan bawahan hitam/gelap setiap hari Senin sampai Kamis dan Sabtu, Jumat memakai batik;
k. Membawa pas foto ukuran 3×4 berwarna sebanyak 2 lembar;
1. Belum pernah mengikuti diklat PPAKP sebelumnya.

Kelas Manajerial
a. Pejabat yang menangani pengelolaan keuangan dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan keuangan, seperti: Kabag Perencanaan dan Penganggaran, Kabag Keuangan, Kabag Perlengkapan, Kabag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen;
b. Pejabat Penerbjt dan Penandatangan SPM di lingkungan Kementerjan I Lembaga;
c. Pejabat Eselon III dan IV yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon I untuk mengikuti PPAKP terkait bidang tugas sehari-hari yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
d. Membawa surat tugas;
e. Membawa pas foto ukuran 3×4 berwarna sebanyak 2 lembar;
f. Belum pernah mengikuti diklat PPAKP sebelumnya.

2. Materi Diklat :

a. Paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara;
b. Manajemen Aset, Kas, dan Utang;
c. Perencanaan dan Penganggaran;
d. Pelaksanaan Anggaran (termasuk demo aplikasi RKAKL, DIPA, dan SPM);
e. Bagan Akun Standar;
f. Dasar-dasar Akuntansi (khusus Kelas Reguler);
g. Standar Akuntansi Pemerintahan;
h. Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang MiIlk Negara;
i. Sistem Akuntansi Keuangan;
j. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Analisis Laporan Keuangan;
I. Tindak Lanjut Temuan BPK (khusus Kelas Manajerial).

3. Penyelenggaraan

a. Kelas Reguler Diklat dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari; Kelas Manajerial dilaksanakan selama 5 (lima) hari.
b. Biaya akomodasi, materi, dan narasumber ditanggung Kementerian Keuangan, sedangkan biaya transportasi pulang pergi (pp) ditanggung oleh Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

4. Jadwal

a. Kelas Reguler
Direncanakan akan dimulai pada bulan Juli s.d. November 2011 di lokasi-Iokasi diklat, meliputi: Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Bandung, Manado, Pekanbaru, Palembang, Yogyakarta, Banjarmasin, Ambon, dan Jayapura;

b. Kelas Manajerial
Untuk lokasi diklat di Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar, dan Makassar, angkatan I akan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 17 September 2011 dan angkatan II akan dilaksanakan pada tanggal 25 September s.d. 1 Oktober 2011;

Untuk Kelas Manajerial pada 25 Kanwil DJPBN selaln 5 (lima) tokasi di atas, direncanakan akan dilaksanakan pada periode tanggal 3 Juli s.d. 30 Oktober 2011 sebagai berikut

NO. GEL. TANGGAL    LOKASI                                                     KOTA
1      I       10-16 Juli     Kanwil DJPBN Prov. Papua                         Jayapura
Kanwil DJPBN Prov. Maluku                        Ambon
Kanwil DJPBN Prov. Maluku Utara               Ternate
Kanwil DJPBN Prov. Nusa Tenggara Timur    Kupang
2      II       17-23 Juli    Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Utara             Manado
Kanwil DJPBN Prov. Gorontalo                    Goronlalo
Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Tengah          Palu
Kanwil DJPBN Prov. Nusa Tenggara Barat    Mataram
3      III       11-17 Sep  Kanwil DJPSN Prov. Sulawesi Tenggara        Kendari
Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Timur         Samarinda
Kanwil DJPBN Prov. NAD                            Banda Aceh
Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Selatan       Banjarmasin
4      IV       25Sep-      Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Barat          Pontianak
1 Okt        Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Tengah        Palangkaraya
Kanwil DJPSN Prov. Sumatera Barat            Padang
Kanwil DJPBN Prov. Bengkulu                     Bengkulu
5       V       9-15 Okt   Kanwil DJPBN Prov. Jambi                          Jambi
Kanwil DJPBN Prov. Bangka Belitung           Pangkal Pinang
Kanwil DJPBN Prov. Riau                            Pekanbaru
Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Selatan        Palembang
6.     VI       23-290kt    Kanwil DJPSN Prov. Banten                        Serang
Kanwil DJPBN Prov. Lampung                     Bandar Lampung
Kanwil DJPBN Prov. Jawa Tengah                Semarang
Kanwil DJPBN Prov. D.I.Yogyakarta             Yogyakarta
Kanwil DJPBN Prov. Jawa Barat                   Bandung

Jadwal lebih rinci akan informasikan kemudian melalui website Ditjen Perbendaharaan,
(www.perbendaharaan.qo.id).

5. Alokasi Peserta

No. Lokasi Kelas           Kelas Reguler                         Kelas Manajerial

                          Org Kelas Angkatan Jumlah    Org Kelas Angkatan Jumlah
1    Jakarta           40     3          4          480       30    2             2        120
2    Medan            40     2          4          320       30    2             2        120
3    Surabaya        40     2          4          320       30    2             2        120
4    Denpasar        40     2          4          320       30    2             2        120
5    Makasar         40     2          4          320        30   2             2        120
6    Semarang       40     2          4          320        30   1             1         30
7    Bandung         40     3          1          120        30   2             1         60
8    Manado          40     2          1            80        30   2             1         60
9    Palembang     40     2          1            80        30   1             1         30
10  Pekanbaru      40     2          1            80        30   1             1         30
11  Yogyakarta      40     2          1            80       30    1             1         30
12  Banjarmasin    40     2          1            80       30    1             1         30
13  Ambon            40     2          1            80       30    1             1         30
14  Jayapura         40     2          1            80       30    1             1         30

a. Pemanggilan peserta akan disampaikan kemudian setelah ada penyeleksian peserta;
b. Keputusan panitia seleksi tidak bisa diganggu gugat;
c. Apabila calon peserta dari suatu satker yang sudah dipanggil berhalangan. maka penggantinya harus disiapkan oleh satker dari Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
d. Contact Person : Nurmah (HP 081519296123. Faksimili 021-3509209). Syarifah (08121353851). Yanur Perdana (08159196123). dan Deni Herdianto (081361380638).

Formulir Isian dan Isi Surat secara lengkap dapat didownload sini

About these ads

19 comments on “Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) Tahun 2011

  1. Terima kasih banyak atas infonya….Mbak, saya mau nanya,bagaimana pemberitahuan bagi peserta yg lulus seleksi apakah dihubungi melalui K/L atau Ditjen Perbendaharaan?

    • iya mbak, soalnya pasti lebih banyak yg mendaftar drpd kapasitas yg disediakan. hanya dr sisi administrasi dan kelengkapan persyaratan kok, ga ada ujiannya :)

    • klu di instansi biasanya ada permintaan pengusulan peserta dr KPPN di wilayah masing-masing, setelah itu menunggu panggilan dan bisa juga dilihat pesertanya di website dirjen perbendaharaan……

  2. Maaf apakah jadwal PPAKP kelas reguler antara juli s/d nopember akan diposting di ditjen perbendaharaan, atau dimana nanti bisa melihat jadwal dan peserta yg luus seleksi? trims.

  3. klo ini berlaku jg untuk medan,,,kapan ya untuk mahasiswa,,,kan perlu jg demi mendorong pendidikan untuk kota medan
    n klo ada pelatihan keuangan di medan tolong di informasikan yah,,,makasih…

  4. Assalamualaikum, Ibu. Saya mau tanya, apa saja syarat-syarat administrasi dan kelengkapan yang harus dipenuhi agar bisa lulus seleksi peserta diklat PPAKP Tahun 2011? Karena kami sudah mengirim dokumen dalam bentuk softcopy (surat pengantar dan formulir peserta), namun belum ada tanda tangan kepala kantor wilayah karena dokumen tersebut bukan hasil scan namun hasil ketikan komputer langsung yang dikirim. Apakah hal itu akan mempengaruhi hasil seleksi, Bu? Apakah kami harus mengirim ulang file hardcopy (dengan tanda tangan) yang sudah di scan? Terimakasih sebelumnya atas jawaban Ibu. Semoga Instansi kami bisa lulus seleksi. ^_^

  5. Ada pendaftaran susulan apa tidak? soalnya dulu waktu ada pendaftaraan lewat KPPN infonya agak terlambat, sehingga kami tidak bisa daftar.
    Karena hal tersebut sangat dibutuhkan sekali bagi satker kami. Demikian atas jawabannya diucapkan banyak terima kasih.

    • kalau saya pribadi, utk lokasi medan masih saya buka pak, karena kami harus mengisi pengganti jika nama yang terpilih berhalangan hadir. mungkin bpk bisa menghubungi panitia lokal yang bpk tuju untuk menanyakan hal tersebut

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s