Akuntansi Pemerintahan

98 comments on “Akuntansi Pemerintahan

  1. Assalamualaikum,

    Mbak.. bisa gak saya dikirimkan via e-mail
    PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat…?
    Soalnya sudah saya browsing di perbendaharaan.go.id dan depkeu.go.id kok gak ada.. tapi saya lihat kok sudah dimasukkan dalam dasar hukum dibeberapa peraturan lainnya, seperti : dalam perdirjen perben no 7/2008, kemudian dalam PMK No. 4/PMK.07/2007, serta dimasukkan juga sebagai dasar hukum dalam buku Pantek Akuntansi Pemerintah Pusat (edisi 3).

    Kalau Mbak sudah punya tolong kirimi saya, karena mungkin itu berkaitan langsung dengan bahan ajar yang mungkin akan saya bawakan nantinya. (dalam Pelatihan lalu saya membawakan bahan ajar ALK, LKPP dan LAKIP).

    *** Sudah saya kirim ke email anda, terima kasih..***

    Terima kasih banyak atas bantuannya..

    Wassalam.

    Muhammad Iqbal

  2. maaf..
    yang saya maksud PMK 171.. bukan PMK 4..
    terima kasih

    ***Sudah saya kirim ke email anda. Mohon maaf saya belum bisa upload di halaman Daftar Peraturan karena saya belum mendapatkan file dalam bentuk pdf, yang ada baru word. Terima kasih***

  3. ass, bu

    mohon dikirim lagi PMK 171, karena di email saya belum ada.
    coba pakai ekstensi .co.id bukan .com pada email saya..

    terima kasih

    *** Sidah saya kirim kembali, terima kasih***

  4. salam kenal dulu ya bu…

    bu… ikutan minta PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

    terima kasih sebelumya

    ***Sudah saya kirim, terima kasih atas kunjungannya***

  5. Boleh minta tolong dikirimin juga PMK No. 171
    dan mau tanya neh saya udah dapat draftnya dalam bwentuk word yang belum ditandatangani MenKeu. Jadi masih ragu emang udah ditetapkan dan tidak ada perubahan…..
    makasih

    ***Yang saya punya juga masih dalam bentuk word, jadi mungkin sama dengan yang anda miliki. Apakah ada perubahan atau tidak saya tidak tahu persis, mohon maaf. Terima kasih.***

  6. assalammualaikum wr wb.
    Mbak Farida.. saya mau menyampaikan unek-unek nih…
    Saya Pegawai Tidak Tetap di KPUD Kota Pematangsiantar dan saya di tugaskan membantu bendahara APBN (sudah 3 thn) untuk aplikasi SPM, SAK/SAI dan SABMN. Terus terang saya menyukai pekerjaan ini dan sampai sekarang terus belajar untuk mengetahui Akuntansi Pemerintahan.
    Baru-baru ini KPU Jakarta (atas permintaan Depkeu) meminta KPUD mengirim peserta untuk mengikuti diklat PPAKP. Lalu saya berusaha mencari referensi mengenai diklat tsb dan mendapat beberapa informasi seperti jadwal Pelatihan PPAKP. Setelah dipelajari oleh Bendahara kami, ternyata beliau menyarankan saya untuk ikut serta dalam pelatihan tsb.
    Saya sadar saya belum PNS (Insya Allah, doakan ya Mbak, dalam waktu dekat atau akhir thn 2009 kami Honorer dapat diangkat menjadi PNS, nama saya ada di database BKN)dan Sekretaris KPUD Kota Pematangsiantar mengijinkan nama saya diikut sertakan dalam pelatihan tsb.
    Mbak, Apakah saya dibenarkan/dibolehkan menjadi peserta Pelatihan PPAKP? Mohon penjelasannya, atas perhatian dan penjelasan Mbak Farida, saya mengucapkan terima kasih
    Wassallam…

    ***Wa’alikum salam Wr. Wb.
    Saya bahagia sekali mendengar semangat Bapak untuk mengikuti diklat ini. Saya sudah mengkonfirmasi tim yang menangani peserta, ternyata memang untuk pegawai yang masih berstatus Honorer masih belum bisa mengikuti diklat ini pak, mohon maaf. Tetapi Bapak tidak perlu berkecil hati, Bapak bisa mendownload seluruh materi berupa modul dan slide melalui situs http://www.perbendaharaan.go.id, semoga bisa membantu ya pak.. Terima kasih atas pertanyaan Bapak…***

    • assalammualaikum wr wb.
      Mbak Farida.. Alhamdullilah saya telah diangkat menjadi CPNS bln Oktober 2009, keinginan untuk mengikuti diklat PPAKP sampai sekarang belum kendur….
      untuk itu, saya mohon bantuan mbak farida agar saya diikutkan diklat PPAKP tahun 2010. Atas bantuan dan perhatian mbak farida, saya mengucapkan terima kasih..
      Wassalam…

      • Alhamdulillah.. selamat ya pak. Bapak, saya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan peserta. Silakan bapak mengirimkan usulan ke Setjen K/L bapak untuk diteruskan kepada kami. Semoga bapak termasuk menjadi peserta dalam PPAKP tahun ini ya pak.. amin :)

  7. Mbak saya pernah ikut diklat PPAKP angkatan 1 tahun 2007. klo ga salah tanggal 7 nopember 2007

    saya ikut anggkatan II, saya penasaran spa sja yang lulus ato tidak. apakah saya boleh teu dimana saya bisa melihat pengumuman hasilnya.. ato sekalian mbak kirim ke email saya???

    ter ima kasih lhoooo.

    ***Setahu saya PPAKP telah mengirimkan seluruh sertifikat ke Sekretariat Instansi masing-masing peserta, mungkin bisa dicek kembali di Bagian Kepegawaian ya…Terima kasih…***

  8. Assalamualaikum,wr.wb.

    Saya salah seorang PNS yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan akuntansi (SAKPA/SIMAK/BMN) pada satuan kerja di lingkungan kami, untuk itu mohon bantuannya untuk dapat dikirim PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai bahan pembinaan kami. semoga Allah SWT membalas kebaikan anda.
    terima kasih.

    ***Amin, terima kasih. Saya sudah kirimkan ke email anda***

  9. kami bps jawa barat pada awalnya mungkin kami perkirakan kami masuk ke gelombang V jakarta [ gel. terakhir berdasarkan lampiran surat no. S - 56/PPA/2008 tgl. 30 april 2008].
    namun, pada hari ini 14 Juli 2008 ternyata gel. V tersebut sudah dimulai dan kami tidak termasuk peserta gel. V
    Pada nama-nama peserta ppakp pun, nama-nama dari bps jawa barat juga tidak ada. Sebenarnya kami di jadwalkan untuk mengikuti gel. berapa ya ?
    Kami tunggu bantuan adna via email ini.
    Terima Kasih.

    ***Untuk peserta, mohon maaf saya kebetulan tidak masuk dalam tim tersebut, sehingga tidak tahu persis penyelesaian dari kasus yang anda hadapi. Bila saya sudah mendapat jawabannya, saya akan segera konfirmasi kepada anda, terima kasih…***

  10. ass. bu farida untuk PPAKP angkatan IV sertifikat akan dikirimkan kapan. makasih.

    ***Untuk sertifikat sepenuhnya wewenang tim monev, kalau sudah ada pasti akan dikirimkan ke departemen terkait kok, sabar ya…***

  11. Ass.
    Sepulang dari Sheraton PPAKP angk $ langsung saya dapat job baru menyusun LK tingkat satker semester I TA 2008 termasuk Calk.
    di satker saya ada realisasi Pendapatan PNBN lainya berupa sewa dinas(saya kira semua satker ada pasti/ udah umum) tapi tidak diestimasikan sebelumnya(waktu nyusun RKAKL oleh bagian perencanaan) sehingga ketika kita mau buat CALK melebihi target/tak terhingga prosentasinya.
    1. apakah salah dalam menyusun Anggaran(karena tidak mengestimasikan pendapatan),?

    2 bagian keuangan kan gak boleh “cawe2″ dalam bidang pengganggaran bu? karena domain nya perencanaan? padahal kita kena ombasnya kan.
    tq

    ***Untuk pendapatan, estimasi pendapatan sebaiknya dicantumkan di DIPA, namun jika tidak ada estimasinya tetap diperkenankan adanya realisasi, berbeda dengan belanja. Perencanaan dan Penganggaran seharusnya selalu terkait dengan pertanggungjawaban, namun pada kenyataannya masih banyak ketidaksinkronan sehingga apa yang dianggarkan tidak dapat dilaporkan sebagaimana mestinya. Selamat ya pak, atas job barunya, semoga sukses…amin…***

  12. Slm knal ya bu…

    Saya peserta diklat PPAKP Angk VII di Medan Kelas A.
    makasih banget, ibu dah ngajar kami dgn baik.
    setidaknya kami dapat pengetahuan baru gtu lho bu…
    thx jg ya bu dah nyediain ne blog
    sy seneng banget karena beberapa
    praturan ttg keuangan pemerintah ada disini….

    moga2 jg bs konsul ma ibu soal keuangan n perbendaharaan.

    thx

    ***Selamat bergabung ya pak… semoga bermanfaat. Mohon masukannya ya…terima kasih. Salam untuk taman-teman…***

  13. mohon ijin, saya mau tanya nih,,diklat PPAKP ada tidak untuk TNI/POLRI. kalau ada kenapa lama benar!! sedangkan intansi lain ditempat saya tugas udah melaksanakannya. thanks

    ***Apa kabar bapak, terima kasih sudah berkenan memberikan komentar di sini. Setahu saya, teman-teman dari satker TNI/Polri sudah ada beberapa yang ikut, terutama yang angkatan VI Jakarta, setiap kelas hampir separonya dari TNI/Polri. Mungkin bapak bisa menghubungi kantor pusat instansi bapak untuk menanyakan bagaimana prosedur usulan pendaftaran calon peserta. Atau bahkan mungkin usulannya sudah dimasukkan ke Tim PPAKP tinggal menunggu jadwalnya saja. Saya sangat senang dengan antusiasme bapak dalam berupaya mengikuti diklat ini, sampai ketemu di diklat PPAKP ya pak…***

  14. Siap!!!!!!!!!!
    makasih bu atas informasinya. insya allah kita bisa bertemu di diklat. O ya Selamat menjalankan ibadah puasa.

    ***Sama-sama pak, terima kasih kembali…***

  15. Assalamulaikum….sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan.
    Bu,Saya adalah Peserta Diklat PPAKP angkatan VII di Medan kemarin dari Perwakilan BPK Banda Aceh.
    bu saya ingin sedikit bertanya?
    Bagaimana pencatatan akuntansi untuk Investasi Jangka Pendek?
    karena waktu saya baca di modul( Kalo tidak salah…) sepertinya ada 2 versi yang berbeda satunya adalah Investasi jangka pendek pada diinvestasikan pada investasi jk pendek atau Pada Silpa Sedangkan di Aplikasi SAKPAnya kalo tidak salah akun kreditnya malah pada cadangan Piutang.
    Setau saya, dulu waktu kuliah di STAN akun kreditnya adalah Silpa. apakah boleh Investasi Jangka Pendek diakui sebagai piutang?memang benar bahwa cadangan piutang nantinya juga ujung-ujungnya akan masuk di ekuitas Dana Lancar juga sama dengan Silpa.
    Demikian pertanyaan singkat dari saya.

    ***Maaf, terlewat waktu membalas komentar teman-teman, mohon dimaafkan. Benar pak, pasangannya adalah SiLPA kalau di Neraca Pemerintah Pusat yang konsolidasian. Nah, untuk yang di satker, karena sebenarnya satker tidak mengakuntansikan SiLPA maka batu loncatannya di Cadangan Piutang. Terima kasih atas pertanyaan anda…***

  16. Matur Nuwun saya sudah lulus PPAKP angkatan III surabaya yang diajar bu farida kelas B. Saya lebih mengerti dan faham akan tugas keuangan di kantor saya BMG kalianget Sumenep.

    ***Selamat ya pak, terima kasih…***

  17. Assalamu Alaikum wr.wb
    Ibu Farida yth.
    Saya petugas UAKPA, Satker.Saya mengalami kesulitan akibat unit pelaksana teknik seenaknya menggunakan angggaran. Mereka membeli barang yang atributnya harus diperlakukan sebagai aset tetap, tetapi perolehannya menggunakan belanja barang. Unit SABMN sudah mengkapitalisasinya dalam SABMN,tetapi timbul persoalan pada waktu rekon internal dengan SAK.Aset tetapnya tidak tercatat di neraca.
    Tolong beritahu saya bu, apa yang saya harus lakukan
    wassalam
    fauzi

    ***Mungkin Bapak harus cek lagi apakah nilai satuannya memenuhi nilai minimum kapitalisasi atau tidak, apakah tercetaknya di intra atau ekstra komptabel. Kalau di ekstra berarti benar tidak muncul di neraca dan benar penganggarannya di belanja barang. Terima kasih***

  18. Bu Farida kapan sertifikat PPAKP angkatan III keluar? lebih baik dikirim ke satker saja biar tidak repot nyarinya. Tks

    ***Maaf, saya belum sempat menanyakan kepada timnya, semoga sekarang ini sudah dikirim ya, terima kasih***

  19. Ass.Bu,slm kenal..saya mau minta tlg dikirimkan PMK No.171, juga ada tidak modul yang berisikan tentang petunjuk pengisian SIMAK BMN,trms bu, waslm.

    ***Sudah saya upload sebagian, silakan diakses, terima kasih***

  20. @fauzi
    Bisa saja pembelian aset tetap menggunakan belanja barang, kalau aset tetap tersebut dimaksudkan untuk persediaan (misal untuk diserahkan kepada masyarakat. Tapi kalau aset tersebut tujuannya untuk digunakan sendiri memang seharusnya menggunakan belanja modal. Tapi kalau sudah terlanjur ya dicatat di SIMAK-BMN seperti biasa, dan di SAKPA di jurnal aset biar muncul di neraca (bu farida koreksi ya kalau salah)

    @Riana
    PMK 171 bisa download di sini ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/pmk/pmk_171_2007.pdf

    Untuk manual aplikasi simak-bmn bisa download di ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/aplikasi_instansi/SIMAKBMN2008_Launching/Manual

    tapi untuk aplikasi ambil update yang terakhir ya, jgn yang launching (masih banyak eror)

    kalau mau nyari2 bahan lain buka-buka aja ftp1.perbendaharaan.go.id

    ***Wah, terima kasih anda sudah mau berbaik hati membantu saya, memang terus terang akhir2 ini saya tidak sempat menjawab komentar teman-teman karena selain alasan kesibukan juga karena internet kantor sering mengalami gangguan (hehe…ketahuan kalo ngandelin gratisan…). Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan yang telah berkomentar, semoga saya bisa secepatnya membalas…***

  21. mohon penjelasan mbak,
    1. apakah semua aset tetap di pemerintah daerah tdk dikenakan penyusutan? jadi tiap tahun nilainya dicatat sama
    2. apakah seluruh belanja yg dikeluarkan utk memperoleh aset tetap diatribusikan ke aset tetap? ada nilai minimumkah?

    ***1. PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sudah mengamanatkan untuk melakukan penyusutan dan bahkan buletin teknis tentang penyusutan juga sudah ada. Asalkan prasyarat penyusutan sebagaimana yang tercantum pada buletin teknis tersebut sudah terpenuhi maka silakan melakukan penyusutan.
    2. pada dasarnya nilai suatu aset tetap adalah seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tetap tersebut siap pakai (konsep nilai perolehan), tidak ada nilai minimumnya. Di pemerintah pusat ada aturan mengenai nilai minimum kapitalisasi aset tetap dimana aset tetap yang nilai perolehannya di atas nilai satuan minimum harus dilaporkan di neraca (intrakomtabel), sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum tetap dibukukan di buku inventaris namun tidak tercantum di neraca (ekstrakomtabel). Untuk pemerintah daerah yang tidak mempunyai kebijakan akuntansi nilai satuan minimum maka seluruh aset tetap berapa pun nilainya tetap tercantum di neraca.
    Semoga bisa membantu ya….***

  22. bu, ada gak modul ttg penyusunan laporan keuangan daerah yang menjelaskan secara rinci darimana angka-angka yang dimuat di neraca, LRA dan LAK? kalo ada, gmn cara memperolehnya. ditunggu ya bu..

    ***Kalau angka2 di neraca anda bisa melihat di Buletin Teknis No. 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah dan PSAP No. 05 s.d. 09 PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan untuk LRA dan LAK sebenarnya sudah dibahas secara global di PSAP 02 dan PSAP 03. Intinya apa yang tertuang dalam APBD itulah yang nantinya harus dilaporkan realisasinya dalam LRA dan LAK, jadi tergantung dulu APBDnya bicara angka apa saja. Semoga terjawab ya pak…***

  23. sebelum KSAP mengeluarkan bultek no.1, ada ga ya bultek yang sama terkait dengan penyusunan neraca awal pemerintah pusat?

    ***setahu saya tidak ada pak…***

  24. tanya bu,
    1) apakah buku kas umum itu hanya mencatat transaksi dari SP2D LS saja? trus yang dari SP2D UP gimana ya bu?
    2) apakah biaya ATK juga diatribusikan ke nilai aset?

    ***Buku kas umum untuk seluruh transaksi kas masuk dan keluar dari manapun, termasuk LS dan GU. ATK yang masih ada pada tanggal pelaporan nantinya akan menambah nilai persediaan di Aset Lancar. Terima kasih…***

  25. Assalammu’alaikum

    numpang tanya bu, saya peserta Diklat PPAKP Jakarta Angkatan V
    Tahun 2008,dari Instansi Mahkamah Agung RI Unit Kerja Pengadilan
    Agama Pangkalpinang.Di Pengumuman Diklat pada situs perbendaharaan.go.id kita dan teman2 lain dinyatakan lulus
    “alhamdulillah”. Tapi kok sampai sekarang kita belum terima sertifikat kelulusannya? kita sudah cek ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI tapi belum ada jawaban sampai sekarang, jadi bagaimana kelanjutan sertifikat kami? wassalam

    ***Menurut info tim yang menangani sertifikat, seluruh sertifikat telah terkirim ke masing-masing K/L, ditunggu saja ya pak…terima kasih sudah berkunjung…***

  26. Ass. Mau tanya ya Bu.
    1. pada SKPD SP2D-LS dicatat pada BKU oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Penerimaan, tapi pada penjurnalan di PPK-SKPD (Pejabat Akuntansi & Pelaporan) SP2D-LS tidak dijurnal, hanya realisasi belanjanya saja yang dijurnal.
    sama halnya juga dengan SP2D-GU/TU-Nihil selama ini tidak dilakukan pencatatanya pada BKU dan Penjurnalan pada Akuntansinya karena mungkin nilainya 0 (nol/nihil), yang sama mau tanyakan lalu sebernya penerimaan SP2D tersebut termasuk dalam teransaksi pada SKPD bukan???? apakah memang transaksi tersebut tidak dapat dijurnal,
    2. pada saat apakah PPK-SKPD (Pejabat Akuntansi & Pelaporan) melakukan penjurnalan, jika Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPJ pada PPK-SKPD untuk diverifikasi pada akhir bulan / jika akan melakukan penggantian terhadap uang UP/GU atau pengesahan TU.
    sehingga yang terjadi fungsi akuntansi tidak dapat melakukan penjurnalan terhadap bukti secara tepat waktu dan juga PPK-SKPD tidak dapat mengetahui ketersediaan uang pada SKPD setiap waktunya.
    sistem apakah yang seharusnya dilakukan SKPD agar ketersediaan uang setiap harinya tidak hanya diketahui oleh Bendahara Pengeluaran saja, tapi PPK-SKPD juga. mohon koreksi jika ada kesalahan
    Bu penjelasan/jawabannya mohon dikirim ke E-mail aq yaa Bu.
    Terima kasih sebelumnya.

  27. Ass. Mau tanya ya Bu.
    1. pada SKPD SP2D-LS dicatat pada BKU oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Penerimaan, tapi pada penjurnalan di PPK-SKPD (Pejabat Akuntansi & Pelaporan) SP2D-LS tidak dijurnal, hanya realisasi belanjanya saja yang dijurnal.
    sama halnya juga dengan SP2D-GU/TU-Nihil selama ini tidak dilakukan pencatatanya pada BKU dan Penjurnalan pada Akuntansinya karena mungkin nilainya 0 (nol/nihil), yang sama mau tanyakan lalu sebernya penerimaan SP2D tersebut termasuk dalam teransaksi pada SKPD bukan???? apakah memang transaksi tersebut tidak dapat dijurnal,
    2. pada saat apakah PPK-SKPD (Pejabat Akuntansi & Pelaporan) melakukan penjurnalan, jika Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPJ pada PPK-SKPD untuk diverifikasi pada akhir bulan / jika akan melakukan penggantian terhadap uang UP/GU atau pengesahan TU.
    sehingga yang terjadi fungsi akuntansi tidak dapat melakukan penjurnalan terhadap bukti secara tepat waktu dan juga PPK-SKPD tidak dapat mengetahui ketersediaan uang pada SKPD setiap waktunya.
    sistem apakah yang seharusnya dilakukan SKPD agar ketersediaan uang setiap harinya tidak hanya diketahui oleh Bendahara Pengeluaran saja, tapi PPK-SKPD juga. mohon koreksi jika ada kesalahan
    Bu penjelasan/jawabannya mohon dikirim ke E-mail (enacirruh.mr@gmail.com)aq yaa Bu.
    Terima kasih sebelumnya.

    ***Pak Adhi yth, terima kasih atas pertanyaan anda. Namun saya sepertinya tidak kompeten untuk menjawabnya karena ini berhubungan dengan sistem, sedangkan sistem adalah wewenang masing-masing pemda dengan dipandu Depdagri. Saran saya adalah mungkin bapak bisa mendiskusikan hal ini dengan Ditjen BAKD Depdagri. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak terlalu mengerti mengenai sistem yang ada di pemda. Terima kasih…***

  28. Bu, barangkali bisa bantu saya, mengenai sertifikat latihan PPAKP, saya telah dinyatakan lulus pada angkatan II tahun 2008 di Hotel Sheraton Media – Jakarta. tapi sampai sekarang belum dapat sertifikat. saya menunggu-nunggu harus tanya pada siapa ?. trima kasih.

  29. Menyambung pertanyaan saya tentang sertifikat pelatihan PPAKP, saya tambahkan biodata saya bahwa saya nama Supriadi, NIP.080076116, Kementerian Departemen Pertanian, unit eselon 1 Badan Pengembangan SDM Pertanian, tugas sebagai FO-FEATI di SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BP4K) Kab. Cirebon. Terima kasih.

  30. Menyambung pertanyaan saya tentang sertifikat pelatihan PPAKP, saya tambahkan biodata saya bahwa saya peserta angkatan II th.2008 Jakarta, nama Supriadi, NIP.080076116, Kementerian Departemen Pertanian, unit eselon 1 Badan Pengembangan SDM Pertanian, tugas sebagai FO-FEATI di SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BP4K) Kab. Cirebon. Terima kasih.

    ***Mungkin bapak bisa menghubungi Setjen Deptan, terima kasih…***

  31. mau nanya nih kapan sertifikat kelulusan ppakp VI 2008 bisa diterima dan apa guna nya sertifikat tersebut juga minta tolong dikirimkan ke email saya tentang S-649/MK.1/2008 Tanggal 25 Nov 2008 perihal Tindak Lanjut Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Tahun 2008

    ***Untuk sertifikat silakan menghubungi kantor pusat masing-masing karena dari kami sudah diserahkan se3mua. Tentang surat yang anda maksud, mohon maaf saya tidak mempunyai filenya…***

  32. Assalamualaikum
    Maaf ganggu lagi mbak, kita mau tanya saat ini BPPK DEPKEU akan menyelenggarakan Diklat PPAKP secara E-Training. Nah apakah kita yang telah dan lulus mengikuti Diklat PPAKP sebelumnya wajib mengikuti diklat E-training ini? bagaimana kalau kita dikirimkan modul dan materi Diklat apakah tetap harus kita ikuti mengingat kita telah mendapat sertifikat kelulusan Diklat PPAKP angkatan V jakarta tahun 2008.

    ***Kebetulan saya belum tahu kebijakannya, mohon maaf…***

  33. salam hormat,
    perkanalkan nama saya Janny T. Raharjo (laki-laki), saya PNS disalah satu UPT PUsat. saya ingin mendapatkan informasi sbb :
    1. dapatkah saya mengikuti pelatihan PPAKP (sementara di kantor sudah ada yang dikirim untuk ikut), saya thn 2008 mengurusi pelaporan keuangan, CALK dan blm pernah ikut pelatihan tersebut.
    2. tahun 2009 saya tidak lagi di bidang tersebut, tapi masih sering dimintai tolong untuk menyusun pelaporan tersebut.

    terima kasih

    ***Bapak, mohon maaf, sementara ini kebijakan yang ada masih mengejar target seluruh satker dulu, mungkin nanti jika seluruh target terpenuhi akan diadakan pelatihan ulang bagi satker-satker yang membutuhkan, terima kasih…***

  34. Halo Bu Farida, saya peserta PPAKP Medan Ang. I TA 2009. Boleh tahu bu informasi hasil kelulusannya. Terima kasih, selamat bekerja Bu.

    ***Apa kabar Bapak, sampai dengan hari ini belum ada tanda-tanda akan segera diumumkan pak, semoga secepatnya ya…***

  35. salam kenal…
    Begini Bu, saya telah lulus diklat PPAKP Manado Angk. IV 2008, instansi saya dinas perhubungan prov. sulut. sampai sekarang sertifikatnya koq belum dikirimkan… bagaimana saya harus mendapatkannya…. thnkyu atas bantuan…

    ***Seharusnya sudah ya pak, dari kami sudah semua, apakah sudah dicek ke setjen Dephub?***

  36. mohon penjelasan mbak, boleh gak kita membayar jasa kelembagaan atas kerjasama antar lembaga, pembayarannya itu digabungkan kedalam biaya pendidikan dan pelatihan? terima kasih mbak

  37. aslkum……
    mbak,saya mahasiswi akuntansi’05.saya mau membuat tulisan tentang analisis LKPP tahun 2006, mengingat saya punya LKPP tersebut.
    tapi saya masih terkendala pada pengetahuan saya.
    1. sebenarnya apa yang membuat LKKP 2005 dan 2006 masih mendapat disclaimer opinion dari BPK?
    2. Apakah ada penelitian atau kaji sbelumnya yang membahas tentang LKPP 2004, baik kelemahan, format, standar yang digunakan, pengaruh tiap faktor terhadap opini auditor, maupun impact-nya?
    3. saya juga belum paham, penanggung jawab kompilasi/penyusun LKPP bukankah seorang akuntan?kalau benar, siapa akuntan atau divisi tersebut?
    4. mengapa laporan keuangan menteri keuangan dan Kementerian/lembaga selalu selisih (sbgmna tertera dalam hasil laporan pemeriksaan BPK)?
    mohon dijelaskan ya mbak!
    semoga jawaban ini membantu saya dan mungkin segenap mahasiswi akuntansi ttg hal ini!
    dan tolong dibalas ke email saya aja ya mbak (nurasyanti@yahoo.co.id).
    terimaksih sebelumnya

    • waalaikum salam,
      terima kasih atas kunjungan anda
      mungkin saya kurang berkompeten untuk menjawab pertanyaan anda karena saya tidak tahu persisnya, tapi secara sepintas yang pernah saya dengar adalah:
      1. tahun 2005 dan 2006 seingat saya penyebab utama disclaimer adalah aset tetap
      2. LKPP tahun 2004 merupakan edisi perdana yang disusun sebelum PP24/2005 terbit, jadi masih ditemukan beberapa kesalahan yang ada di dalamnya. kesalahan2 tsb sekarang sedang dalam upaya perbaikan. contohnya adalah nilai aset tetap, di sana tercantum nilai perolehan, sedangkan di PP24/2005 PSAP 07 par 28 dinyatakan bahwa untuk penyusunan neraca awal nilai yang digunakan adalah nilai wajar. dari tahun 2007 hingga sekarang, DJKN telah berupaya melakukan koreksi atas nilai aset tetap tsb.
      3. konsolidator LKPP adalah Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan
      4. saya kebetulan belum tahu pasti selisih yang anda maksud ada di point mana, mungkin untuk menjawabnya perlu kajian lagi apa yang menjadi penyebabnya.
      sekian jawaban dari saya, semoga bisa bermanfaat. silakan kalau ada teman-teman yang bisa menambahkan, terima kasih

    • waalaikum salam, saya akan dengan senang hati membantu, tapi mohon maaf, saya sendiri tidak punya file Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang anda maksud, karena itu untuk sektor komersial. Mungkin anda bisa menghubungi Ikatan Akuntan Indonesia. Terima kasih..

  38. Bu Saya mau mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pengajar di ppakp angkatan 6 manado krn lewat diklat ppakp saya banyak mendapat pengetahuan ttg keuangan dan syukur saya bisa lulus dgn nilai 82,77 bu sampaikan salam saya buat Pak Syaiful bu Rini bu olopan dan bu Wiwin ..Ketua kls PPAKP Angkt. 6 Manado

  39. Assalamu’alaikum, mas.

    Saya mau bertanya terkait sistem akuntansi yang diterapkan dalam pelaksanaan Badan Layanan Umum (BLU).

    1. Pada PP No. 23/2005 tentang BLU disebutkan bahwa RBA BLU dikonsolidasikan ke dalaam APBD. Konsolidasi ini maksudnya apa y mas dan bagaimanan mekanismenya?
    2. BLU menerapkan sistem akuntansi yang dikeluarkan Asosiasi Profesi Akuntansi, akan tetapi pada saat pengajuan RBA menganut Sistem Akuntansi Pemerintah. Pertanyaannya terkait aset, BLU tidak memiliki aset tetap, nah pembukuannya di sistem akun profesi bagaimana, karena di sistem akun pemerintah pasti dimasukkan sebagai aset pemerintah.

    Mohon pencerahan terkait dua hal tersebut. Saya tidak memahami SAP tapi berharap dapat mengerti dengan bahasa yang mudah dipahami awam, sehingga teman-teman saya juga bisa memahami.

    Terima kasih banyak sebelumnya.

    Wassalamu’alaikum

    • waalaikum salam pak, mohon maaf baru sempat balas
      Berikut saya sampaikan jawaban dari teman yang bekerja di Direktorat PPBLU yang meminta saya mempostingkan jawaban beliau disini.
      1. Perlu diketahui, BLU/D beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara/Lembaga atau unit kerja pemerintah daerah, yang bertujuan memberikan layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan, termasuk penganggaran (RBA) dan pertanggungjawabannya (laporan keuangan). Jadi yang dimaksud dengan konsolidasi disini adalah bahwa RBA tersebut harus digabungkan dengan atau merupakan bagian dari Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, atau Rencana Kerja Anggaran SKPD, atau Rancangan APBD. Mekanismenya secara computerized yaitu melalui aplikasi RKA K/L.
      2. Betul, BLU/D menerapkan system akuntansi yang sesuai dengan standar yang dikeluarkan Asosiasi Profesi Akuntansi, akan tetapi dalam pengajuan RBA tidak menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah. Penyusunan RBA masih menggunakan standar yang dikeluarkan Asosiasi Profesi Akuntansi. Sistem Akuntansi Pemerintahan digunakan hanya untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan dengan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga atau SKPD (misalnya perekaman anggaran, pertanggungjawaban transaksi pendapatan dan belanja, serta akibat dari transaksi tersebut dalam neraca BLU/D tersebut).
      3. Terkait aset, kedua standar, baik yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi akuntansi maupun akuntansi pemerintah tidak membedakan status aset yang dikelola BLU/D, karena BLU masih satuan kerja pemerintah. Diwajibkannya BLU/D menggunakan standar yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi adalah sebagai akibat dari diharuskannya BLU/D tersebut mengelola keuangannya ala business corporate, misalnya penggunaan penyusutan terhadap aset, bukan berarti tidak mengakui aset pemerintah yang digunakannya.
      Demikian, terima kasih..:)

  40. Assalamu’alaikum wr wb.
    Salam kenal bu, saya Ridha, saat ini saya sedang membuat proposal tesis dengan judul “Pengaruh latar belakang pendidikan, kompetensi, komitmen organisasi, dan pemahaman SAP aparat akuntansi dan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan di Univ. X” saya mohon bantuan ibu seandainya ibu mempunyai referensi atau pernah membaca penelitian berkaitan dengan judul tersebut, saya sangat membutuhkan bahan-bahan tersebut untuk proses pembuatan proposal saya. Makasih ya bu atas bantuannya. Wassalam

    • waalaikum salam, senang sekali berkenalan dengan anda.. sampai dengan saat ini saya belum mempunyai referensi yang anda maksudkan. namun jika anda ingin berdiskusi tentang hal tersebut saya insyaallah akan selalu terbuka. semoga sukses ya…amin…

  41. Ping-balik: Profil « Media Baitussilaturrahim

  42. mba, saya minta bantuannya tuk dikirimkan regulasi ttg juknis yang mengatur tentang biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dunk

    • Bapak, ini saya sudah mendapat sms dari teman di Kementerian Dalam Negeri, saya kutip ya..
      Adanya juknis ttg Pedum APBD 2011 PMDN 37/2010, sedangkan juknis perjalanan dinas bisa memakai standar biaya umum yang ditetapkan oleh Menkeu, sedangkan untuk Pemda akan membuat pedoman sendiri tentang standar biaya Perjalanan Dinas.
      Terima kasih

    • Salam kenal pak.. Memang agak membingungkan ya.. Kita sering menyamakan kedua istilah ini. Kalau menurut saya :
      Untuk atribusi mungkin lebih tepat dipakai pada saat kita akan menghitung komponen biaya dalam suatu aset, terlebih pada saat suatu komponen biaya dipakai oleh lebih dari 1 aset. Terjemahan bebasnya adalah “memasukkan”, sehingga ini bisa berlaku untuk semua jenis aset.
      Kalau kapitalisasi memiliki dua pengertian. Yang pertama lebih pada penilaian suatu aset yang kita akan kategorikan sebagai aset tetap yang intrakomptabel (yang memenuhi kriteria aset tetap yang dimunculkan di neraca). Aset yang dikapitalisasi berarti dijadikan aset intrakomptabel.
      Pengertian yang kedua, kapitalisasi biaya berarti mengatribusikan suatu komponen biaya untuk menambah nilai suatu aset sehingga nilai aset tersebut bertambah di neraca.
      Jadi kapitalisasi merupakan istilah yang tujuan penekanannya lebih pada aset-aset intrakomptabel :)
      Demikian, semoga berkenan. Terima kasih..

  43. Bu Farida, saya mau tanya tentang Aplikasi Persediaan.
    Bila kita membeli ATK (misal pensil) pada bulan Januari-Juni dengan harga @ Rp.3.000/buah dan saldo akhir per 30 Juni 2010 16 buah = Rp.48.000.
    Pada bulan Juli 2010 kita membeli pensil 10 buah dengan harga @ Rp.4.000,-
    Yang muncul di buku persediaan/laporan persediaan per 31 Juli 2010 jumlah 26 buah dengan nilai Rp.104.000,- Jadi nilai per buah pensil secara keseluruhan (16+10=26 buah x Rp.4.000,-) Seharusnya kan Rp.48.000 + 40.000 = Rp.88.000,- Tolong bu bagaimana ini sebenarnya?.
    Maaf apabila mengganggu ibu.
    Terima kasih dari Medan.

    • Halo Pak Manurung, apa kabar? Seperti yang sudah bapak jelaskan, untuk Persediaan sesuai PSAP 05, kita memang akan mencantumkan persediaan dengan nilai harga pembelian terakhir. jadi total hasil opname fisik akhir periode akan dikalikan dengan harga pembelian terakhir. apa yg ada di aplikasi persediaan sudah tepat pak :)

      demikian, terima kasih..
      salam untuk teman2 di medan :)

  44. bu farida, mohon saya dikirimin tentang pengetahuan mengenai barang ektrakomptabel dan intrakomptable bisa via email bu : diedie905@yahoo.com, perlakuanya dalam pelaporan gimana. terima kasih banyak atas informasinya.

  45. Ibu, saya jawab di sini saja ya, karena kalau via email nanti teman-teman yg mempunyai pertanyaan yang sama dengan ibu tidak melihat jawabannya. Apa yang saya jelaskan mungkin hanya sepintas ya bu, semoga bisa menjawab pertanyaan ibu. Ekstrakomptabel dan intrakomptabel itu sebenarnya bukan istilah akuntansi ibu, istilah ini hanya untuk menggambarkan apakah sesuatu akan disajikan di laporan keuangan atau tidak. Intra berarti masuk, ekstra berarti tidak masuk, walaupun tetap dibukukan dalam buku manajerial. Pemisahan intra ekstra biasanya kita pakai untuk aset tetap, walaupun bisa juga untuk akun-akun yang lain seperti piutang dll. Untuk aset tetap di pempus, saat ini tergantung apakah nilainya memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi atau tidak (sesuai PMK 120/2007). Jika memenuhi maka akan masuk sebagai intra, dan sebaliknya. Untuk yang intra, akun dan nilainya akan ibu lihat muncul di Neraca dan di Buku Inventaris, sedangkan untuk ekstra tidak muncul di Neraca hanya muncul di Buku Inventaris. Untuk penganggarannya, intra biasanya dianggarkan di Belanja Modal dan ekstra di Belanja Barang. Demikian, semoga membantu. Silakan bertanya kembali jika ada yang kurang jelas. Terima kasih.. :)

  46. Web yang sempurna … ada kutipan ayat suci Al-Qur’an dan asmaul Husna.
    Salam kenal. Saya operator SAI pada salah satu UPT Kementerian Kehutanan di Manokwari, Papua Barat tepatnya pada satker Sekolah Kehutanan Menengah Atas, yang sekarang sudah diubah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan.
    Karena latar belakang saya adalah sarjana kehutanan, saat diserahi tugas menjadi operator SAI dan membuat LK sempat mengalami kesulitan juga. Namun berkat bimbingan yang terus menerus dari PPK dan beberapa kali mengikuti sosialisasi dan pembinaan SAK yang diadakan Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, akhirnya kesulitan yang dihadapi sedikit demi sedikit dapat diatasi.
    Oh ya, saya ingin menanyakan beberapa hal sebagai berikut :
    1. Menurut informasi yang sering saya dengar saat mengikuti sosialisasi, Basis Akrual penuh akan diberlakukan pada tahun 2015. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan basis akrual penuh tersebut ? apakah nanti aplikasinya tinggal satu aplikasi saja ?
    2. Apakah ada standar honor untuk operator SAI.
    3. Apakah tugas membuat laporan keuangan termasuk dalam tugas operator SAI ?
    Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawaban Ibu.
    Hormat saya,
    Rahman.

  47. Assalamu’alaikum
    Bu… saya mau tanya tentang aturan pemotongan gaji pejabat yang menempati rumah dinas, untuk disetor sebagai PNBP Penempatan Rumah Dinas. Apakah aturannya di SK Menkeu atau SK Dirjen. Soalnya, di satker kami selama ini belum melakukannya, padahal ada 2 rumah dinas yang ditempati oleh Kepala Satker dan Kasubag TU.
    Terima kasih.

    • saya sendiri blm tahu aturan pastinya, tetapi sewa rumah dinas memang sudah menjadi salah satu potensi PNBP kita. tentang aturannya mgkn bpk bs hub Bagian Umum di ktr pst yg biasanya menangani hal ini. terima kasih

  48. Salam Kenal…
    1. Saya mau donk dikirimin jg PMK 171
    2. Tlg jg jadwal diklat ttg aset baik 2010 dan 2011 yg APBN or ABD
    3. Gmn Cara na saya bisa didaftarkan ikut diklat di depdagri/depkeu ttg aset..kl bisa yg APBN
    Tks bgt..
    Tlg krm via email saya : Abilendang@yahoo.co.id

    • PMK 171 sudah bisa anda download di halaman daftar peraturan dalam blog ini. saya tidak punya jadwal diklat khusus untuk aset, mgkn silakan menghubungi instansi yg berwenang, dalam hal ini di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan atau di Kementerian Dalam Negeri. terima kasih :)

  49. Assalamu’alaikum
    Kenapa Tab Daftar Peraturan sudah tidak ada Bu ?
    Saya pernah kirim komentar/pertanyaan di tab tersebut tentang sewa rumah dinas. Di Satker kami ada 2 Rumah Dinas yang ditempati oleh Kepala Satker dan KSBTU. Selama ini belum dilakukan pemotongan gaji pejabat yang menempati karena kami belum tahu tentang aturannya. Setelah ada reviu dari Irjen Kementerian Kehutanan, kami diperintahkan untuk melakukan penyetoran PNBP sewa rumah dinas. Namun setelah disampaikan ke Kepala Satker, dijawab bahwa itu adalah rumah jabatan sehingga tidak perlu membayar sewa rumah dinas. Bagaimana ini Bu ? Apakah memang ada perbedaan antara Rumah Dinas dan Rumah Jabatan.
    Untuk itu kami juga mohon dikirimkan Peraturan tentang sewa rumah dinas (dengan ketentuan perhitungannya) yang paling terbaru.
    Demikian dan terima kasih.

  50. Maaf Bu, …. ternyata pertanyaan saya tentang sewa rumah dinas sudah dijawab pada Tab/link Akuntansi Pemerintahan. Saya mencarinya di Link “Daftar Peraturan” dan tidak ketemu.
    Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak.

  51. ass.. wahai tetangga jauh, berhubung saya lg males buka BB, jd disini sajalah bertanyanya, hehe..

    utk materi PPAKP khususnya aplikasi SIMAK-BMN yang nnti mau sy bawakan apakah ada slide standar dr PPAKP untuk pengajar? donlod nya dimana ya? apa bikin sendiri?

    thx..

  52. Ibu mohon bantuannya, aq masih bingung soal pengisian lampiran 1 pada laporan akrual, dmana pada lampiran 1 diminta pengisian soal kertas kerja belanja yang masih harus dibayar

  53. asalamu’alaikum
    mau nanya ni:: hm..perbedaan sistem akuntansi pemerintahan kita sama dari sononya (amerika) dalam hal dana trust apa yah bu??
    mohon bantuannya,disuruh buat paper sama dosen. trims

  54. Assalamualaikum ibu, mohon bantuannya, saya mau tanya penjelasan mengenai ekstra komptabel beserta prosedur pencatatannya. Mngkin ibu bisa kirimkan ke email saya, trimakasih,wassalamualaikum…..

  55. salm”alaikum.
    mbak,,,saya mo tanya soal perbedaan pp no. 24 tahun 2005 dan pp no. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah….bahan skripsi nechh…pleas y mbak…..kirim k email qoe……
    nuhun y mbak……

  56. Assalamu Alaikum…\
    Saya mau nanya nich bu…
    Saya pernah ikut Diklat PPAKP ANgk IV Tahun 2009, Kementerian Pertanian dan setelah dikonfirmasi sampai saat ini Sertifikat kami belum terima
    apa masih diperkenangkan untuk ikut lagi Diklat PPAKP tahun 2011 supaya pengetahuan kami bisa ter update
    dan bisa menerima kembali Sertifikat yang belum kami terima sampai saat ini

    terima kasih

  57. ass, mohon maaf saya sudah mengelola SAK sejak 2008 namun sampai sekarang saya belum pernah mengikuti PPAK bagaimana caranya agar bisa mengikuti PPAK untuk menambah ilmu dan wawasan tentang SAK, mohon info.
    Trima Kasih

  58. Salam sejahtera Bu Farida, SELAMAT PAGI !
    mau menanyakan apakah sudah ada pengumuman hasil ujian diklat PPAKP gelombang II tahun 2011 di Semarang Jawa Tengah…..
    Demikian Bu Farida, terima kasih sukses selalu.

  59. assalammualaikum mbak
    saya minta SOP nya Bidang Laporan Keuangan
    soalnya kami baru memakai SOTK baru
    dulunya Bidang Akuntansi
    apa ada bedanya ?
    juga dengan Tupoksinya
    trims sebelumnya

  60. Tanya bu, kalo ada pengembalian belaja di tahun berjalan khan kita harus mengkoreksi belanja. Nah bagaimana prosedur mengkoreksinya, apakah SPJ fungsional harus diiubah, kemudian dicatat juga sebagai penerimaan di Buku Kas Umum? karena kalo seperti itu, maka nilai di rekapitulasi SPJ fungsional dengan Buku Kas Umum tidak sama bu. Mohon pencerahannya…

  61. Assalamu’alaikum Wr.Wb
    Tanya ya bu, ada ga ya aplikasi untuk Bendahara Penerimaan yg berbasis Microsoft Excel ato acces, karena kami menghitung dari masing2 bank sudah benar begitu digabung selalu ada selisih dan kami kesulitan untuk mencari selisihnya itu, barangkali ada solusi dari Ibu, Terima kasih sebelumnya.
    Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

  62. selamat siang ,mbak. saya meminta tolong untuk diberi contoh kasus yang sedang terjadi akibat perubahan pp 71 tahun 2010 mengenai akuntansi investasi dan akuntansi persediaan.mohon bantuannya dan terima kasih :)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s