Sistem Akuntansi Hibah

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah, diharapkan pencatatan hibah pada Laporan Keuangan baik Instansi maupun Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan dengan lebih tertib dan lebih lengkap. Saat ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sedang mencoba untuk melakukan rekonsiliasi data yang ada pada DJPU dengan data pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam PMK 40/2009 tersebut ada hal-hal baru yang diatur mengenai Akuntansi Hibah ini. Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah Pusat yang berasal dari Badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Belanja Hibah adalah belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bagi Satuan Kerja Pemerintah Pusat yang memberikan/menerima hibah baik dalam bentuk uang maupun barang wajib melaporkan hibah tersebut dengan mekanisme yang telah diatur dalam PMK tersebut.

  • Pendapatan Hibah Berbentuk Uang

Atas pendapatan hibah berupa uang kas yang diterima oleh Satuan Kerja terdapat dua jenis, yaitu yang diterima melalui Bendahara Umum Negara (BUN) dan yang diterima secara langsung. Untuk yang melalui BUN, mekanismenya sudah jelas dan sudah terlaksana dengan baik hingga saat ini. Sedangkan yang langsung diterima oleh Satuan Kerja aturan yang ada pada PMK ini masih harus disosialisasikan.

Mekanisme yang harus ditempuh Satuan Kerja adalah dengan meminta ijin untuk membuka Rekening kepada KPPN untuk menampung hibah kas tersebut dan meminta nomor register dari DJPU dengan menyampaikan Surat Permintaan Nomor Registrasi Pinjaman dan Hibah, Copy Loan atau Grant Agreement, Grant Summary, dan Disbursement Plan sebagai bahan perekaman ke dalam DMFAS. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang akan memproses penerbitan nomor registrasi dalam 2 hari kerja (dengan catatan berkas lengkap).

Setelah Nomor Register diberikan, maka Satuan Kerja kemudian melakukan proses Revisi DIPA sehingga pagu Belanja terkait bisa ditambahkan. Setelah DIPA ditambahkan dan kemudian direalisasikan dengan membelanjakan uang tersebut, maka Saruan Kerja melakukan proses pencatatan realisasi atas SP2D atau SP3 yang diterbitkan oleh KPPN.

  • Pendapatan Hibah Berbentuk Barang dan Jasa

Pada saat Pemberi Hibah memberikan hibah berbentuk barang dan jasa,  harus dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani kedua belah pihak dengan sebisa mungkin mencantumkan berapa nilai barang dan jasa  yang dihibahkan tersebut. Kalaupun tidak terdapat nilainya maka Satuan Kerja bisa mengupayakan nilai tersebut dengan meminta data kepada Pemberi Hibah atau melakukan taksiran.

Kemudian Satuan Kerja mengajukan pengesahan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan dengan menyampaikan Naskah Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan dan mengisi Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) dan Surat Pengesahan Hibah berupa Barang dan Jasa (SPH-BJ). Berkas tersebut kemudian disampaikan kepada DJPU untuk disahkan.

Setelah pengesahan tersebut disetujui, barulah kemudian proses akuntansi dilaksanakan. Untuk Pendapatan Hibah berupa Barang, Satuan Kerja mencatat Barang yang diterima tersebut menjadi Aset Tetap dalam Neraca melalui Sistem Informasi Manajemen Akuntansi-Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dengan menu Perolehan dari Hibah. Selain itu, Satuan Kerja juga harus mengungkapkan Hibah dalam CaLK dan menatausahakan dokumen terkait penerimaan hibah. Sedangkan untuk Pendapatan Hibah berupa Jasa, Satuan Kerja hanya cukup mengungkapkan dalam CaLK saja. Atas transaksi ini tidak diperlukan pengesahan dari Kuasa BUN (KPPN).

  • Belanja Hibah berbentuk Barang

Satuan Kerja yang menghibahkan Barang kepada Pemerintah Daerah misalnya, maka Satuan Kerja meminta pengesahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menghapuskan Barang yang dihibahkan tersebut dan melengkapinya dengan Berita Acara Serah Terima Barang. Satuan Kerja kemudian melakukan penghapusan Aset Tetap di Necara melalui SIMAK-BMN dan mengangkapkannya di CaLK. Selain itu, Satuan Kerja harus melaporkan hibah tersebut kepada DJPU.

About these ads

One comment on “Sistem Akuntansi Hibah

  1. Proyek yang saya tangani berada di bank sentral. Biasanya proyek berjalan 10 tahun dan setelah berakhir, maka aktiva tetap menjadi milik pemerintah atau instansi dimana proyek berkedudukan. Namun terhadap aktiva tersebut, biasanya setelah mengalami depresiasi, maka nilainya menjadi hanya Rp.1. Barang-barang yang dihibahkan adalah misalnya: kendaraan roda 4, meja, kursi, HP,komputer, printer, mesin fotocopy dan sebagainya.
    1) Jika dikatakan dalam Permenkeu bahwa nilai buku adalah nilai saat (hari) hibah tersebut dibukukan, apakah ini berarti nilainya rata-rata Rp.1,- ?
    2). Jika penerimanya selain bank sentral, juga adalah bank pembangunan daerah atau bappeda tingkat propinsi, apakah mereka masing2 membukukan/melaporkan dan menembuskan kepada DJPU ? Bagaimana mereka melakukan konsolidasi dengan Kementerian Keuangan ?

    Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s