Disepakati Perlunya Single Framework dalam Chart of Account (COA)

Dikutip dari http://www.perbendaharaan.go.id

Rabu, 9 Desember 2009 | Oleh: kukun98 ()

Laporan dari Lokakarya Dua Hari tentang Bagan Akun Standar (BAS)

 Jakarta, perbendaharaan.go.id – “It’s look so simple but difficult in implementation“, demikian diutarakan oleh Hekinus Manao, Irjen Departemen Keuangan saat menutup rangkaian Lokakarya dua hari 1-2 Desember 2009 yang bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. Lokakarya hasil kerjasama Direktorat Transformasi Perbendaharaan (DTP) Ditjen Perbendaharaan dengan Government Partnership Fund – Australia Indonesia Partnership (GPF-AIP) ini mengambil tema “Peningkatan Kualitas dalam Klasifikasi Anggaran dan Pelaporan Keuangan melalui Single Framework”.

 Pekerjaan back office ini terlihat sederhana dalam konsepnya, hanya melakukan proses standardisasi kode pada Bagan Akun Standar (Chart of Account-COA). Namun, pada tahap implementasinya proses standarisasi COA tersebut bukanlah pekerjaan yang sederhana. Banyak pihak dan kepentingan terlibat sehingga menimbulkan banyak masalah.

 Selama ini pekerjaan menyusun klasifikasi anggaran dan pelaporan keuangan tersebar di berbagai instansi. Klasifikasi dalam rangka perencanaan dikelola oleh Ditjen Anggaran dan Bappenas, kemudian klasifikasi Asset dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara, sementara klasifikasi pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan. Tersebarnya pengelolaan klasifikasi anggaran dan pelaporan pada beberapa instansi menimbulkan peluang terjadinya mis-interpretasi pada implementasi di tingkat spending unit. Pada akhirnya, hal ini berakibat pada rendahnya kualitas baik implementasi program maupun laporan keuangan pemerintah.

 Oleh karena itu, dibutuhkan satu kerangka kerja yang terpadu antara para pengelola COA tersebut. Hal ini sejalan dengan kebutuhan di dalam menyiapkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). melalui COA yang terintegrasi dalam satu framework maka akan memudahkan proses penerapan SPAN.

 Dalam pengarahannya, Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo menegaskan bahwa dalam rangka mensukseskan Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara, kodefikasi yang dapat digunakan dalam beberapa modul dan terintegrasi dalam SPAN menjadi suatu hal yang krusial. Pada titik ini, Bagan Akun Standar sebagai kumpulan dari kodefikasi yang digunakan baik dalam proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan APBN maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN menjadi suatu hal yang harus dapat mengakomodasi seluruh aliran data keuangan.

 Dalam lokakarya ini juga disajikan pengalaman dari Australia yang telah diakui oleh OECD sebagai negara yang telah berhasil melakukan reformasi keuangan. Ellie Barlow dan Tony Olieffe dengan lugas memaparkan proses reformasi yang dilakukan Pemerintah Federal Australia sehingga pada tahun 1999 telah berhasil menerapkan sistem keuangan yang baik, bahkan sistem pencatatan accrual telah diterapkan bukan saja pada proses reporting, tapi accrual budgeting dan accrual appropriation. Namun mereka mengingatkan bahwa setiap negara memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda-beda. Menurut mereka, penerapan sistem accrual sangat baik untuk meningkatkan kualitas baik penganggaran maupun pelaporan, tetapi diingatkan bahwa harus hati-hati saat menerapkannya.

 Beberapa panelis pada lokakarya yang hadir, antara lain dari DJA, DJKN, Bappenas dan DJPB. Direktur Sistem Penganggaran, DJA, Rahmat memaparkan Penganggaran Berbasis Kinerja dan dampaknya pada Bagan Akun Standar. Sedangkan Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, BAPPENAS, Wismana Adisuryabrata, memaparkan tentang prioritas nasional restrukturisasi program bagan akun standar. Panelis lainnya adalah Suyatno Harun dan Sonny Loho. Direktur Penilaian Kekayaan Negara, DJKN, Suyatno Harun, memaparkan tentang Klasifikasi Aset, Penilaian dan Kapitalisasi serta dampaknya terhadap kerangka bagan akun standar. Sedangkan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPB, Sonny Loho, memaparkan tentang Kerangka Bagan Akun Standar kaitannya dengan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Accrual.

 Hasil yang paling penting dari acara yang diselenggarakan di Ruang Singosari, Hotel Borobudur ini adalah komitmen dan kesepakatan semua pihak yang hadir bahwa penerapan single framework merupakan keniscayaan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Kembali menurut Hekinus Manao, Irjen Depkeu, suatu omong kosong fiscal integrity dapat dicapai kalau bahasanya tidak seragam.

 Oleh: Jatmiko, kontributor Dit. Transformasi Perbendaharaan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s