Kebijakan Akuntansi

Hari Selasa kemarin aku mengikuti Lokakarya Reformasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Langkah Menuju Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia dengan pembicara GPF Financial Management Advisor, Australian Departement of Finance and Deregulation, Australian Government. Ada beberapa hal yang bisa dipetik dari penjelasan Ibu Elli Barlow. Namun satu hal yang cukup menarik bagiku adalah di Australia mereka mengeluarkan Kebijakan Akuntansi setiap tahun sebagai pedoman bagi semua penyusun Pelaporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi ini dikeluarkan di setiap level pemerintahan. Sesuai PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan Paragraf 6, Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Di Indonesia, khususnya untuk Pemerintah Pusat, saat ini Kebijakan Akuntansi belum disusun secara terstruktur, menjadi satu kesatuan. Yang aku tahu, selama ini kita berpedoman pada PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah beserta pedoman dan aturan pelaksanaan berupa Buletin Teknis, Peraturan Menteri Keuangan, Perdirjen Perbendaharaan, atau Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan yang sangat komprehensif. Memang ada template atau contoh format Kebijakan Akuntansi dalam Perdirjen Perbendaharaan No. 51 Tahun 2008 tentang  Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bisa dilihat di halaman Daftar Peraturan. Kebijakan Akuntansi tertuang dalam Lampiran Perdirjen tersebut terdapat pada format Catatan atas Laporan Keuangan.  Biasanya Kebijakan Akuntansi yang baru ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada diterbitkan dalam bentuk surat, hal seperti ini yang kadang tidak sampai informasinya ke seluruh Satuan Kerja.

Dari sudut pandang Satuan Kerja Penyusun Laporan Keuangan, kebijakan akuntansi yang utuh sangat diperlukan. Satuan Kerja tidak perlu mencari-cari sendiri apa kebijakan yang harus dilakukan apabila terjadi suatu transaksi atau masalah. Untuk contoh Kebijakan Akuntansi di Perdirjen 51/2008 menurutku hanya mencantumkan garis besarnya saja, kurang mengena ke setiap pos (kumpulan akun) yang ada pada Laporan Keuangan (Mohon maaf kepada teman-teman Dit APK, ini murni berniat untuk memberi masukan🙂 ). Mungkin apa yang ada di Australia bisa kita contoh, karena menurutku sangat bermanfaat baik bagi penyusun, pemeriksa, maupun pembaca laporan keuangan.

2 thoughts on “Kebijakan Akuntansi

  1. terima kasih bu atas informasi nya .. cuman saya belum bisa membayangkan implementasi akrual di indonesia .. mungkin kalo di implementasikan .. kontrak yang udah di ttd harus dicatat meski belum ada aliran kas … begitu yach ?

    1. tidak seekstrim itu mas..hehe.. memang belum ada pembicaraan mendalam tentang hal ini, namun kalo gambaranku sih pas invoice diajukan kemudian dibuatkan dokumen sumber (yg blm tahu bentuknya apa) itulah saat pengakuan belanja.. kita tunggu saja ya pengembangan sistemnya nanti..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s