Sedikit catatan dari pembukuan proyek yang didanai Bantuan Luar Negeri (BLN)

Ditulis oleh: Deni Sulistyo

Sedikit sharing dari hasil perjalanan bersama  konsultan rekanan salah satu lembaga donor (konsultan) di Indonesia.

Sebagai salah satu lembaga donor di Indonesia, lembaga ini mempunyai  hak untuk melakukan pengawasan atas program atau proyek yang didanainya.  Pengawasan ini dapat berupa melakukan kunjungan (misi) atau pun mengutus pihak ketiga untuk melakukan review atas pelaksanaan kegiatan, baik berupa review atas pengadaan (procurement) atau manajemen dan keuangannya (financial and management review).

Kebetulan saya diajak ikutan untuk financial and management review. Ruang lingkup tugasnya kurang lebih mirip audit proyek berbantuan luar negeri, tapi dengan ruang lingkup dan sample yang diambil lebih mini. Yang direview adalah prosedur-prosedur yang terkait dengan pengeluaran uang sampai dengan pelaporannya.

Yang akan saya coba share disini adalah, konsultan menganggap bahwa pihak proyek itu adalah suatu entitas tersendiri, misalnya seperti perusahaan. Jadi untuk system akuntansinya juga ada, mulai dari pedoman akuntansi, buku besar dan lain-lain. Tiap kunjungan mesti yang ditanyakan bank book, cash book dll. Pihak proyek, sering nya bendahara biasanya menampilkan Buku Kas Umum (BKU), namun BKU tersebut biasanya tidak secara spesifik memuat data transaksi keuangan dari proyek yang direview saja, namun juga aktivitas dari kantor yang bersangkutan. Sebenarnya apa yang dicari oleh konsultan ? Menurut pemahaman saya, ‘book’ yang dimaksud lebih mengarah kepada ‘book’ or ‘acccount’ seperti yang biasa kita pahami dalam general ledger.

Pihak proyek melakukan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan, dan setahu saya kementerian keuangan belum membuat ketentuan yang spesifik mengatur tentang system dan prosedur akuntansi proyek-proyek yang didanai dari bantuan luar negeri (BLN). Sehingga  pihak proyek dalam menjalankan pembukuannya atau penyusunan laporan keuangannya berdasarkan ketentuan yang sudah ada. Dokumen-dokumen yang menjadi bahan penyusunan laporan keuangan proyek adalah Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), rekening Koran khusus (special account’s bank statement), n kadang dilengkapi juga dengan hasil rekonsiliasi SP2D antara pihak proyek dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

Secara teoritis sebenarnya penerapan system akuntansi yang baik untuk proyek BLN dapat dilakukan. Tentunya dengan didukung oleh beberapa prasyarat, diantaranya peraturan perundangan yang mengatur hal itu, sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya (baca : dana :)), serta goodwill untuk menciptakan tata usaha keuangan yang transparan dan akuntabel, serta mungkin sedikit sentuhan teknologi informasi yang dapat membantu melancarkan proses ini.

Karena keterbatasan waktu, maka saya belum dapat menemukan peraturan perundangan yang mengatur secara spesifik tentang perakuntansiannya, baik aturan formal (permenkeu, perdirjen, se) maupun standar akuntansinya. Padahal hal ini cukup menarik untuk dibahas, misalnya bagaimana membukukan kesepakatan pemakaian dana BLN yang telah dituangkan dalam Loan/Credit/Grant Agreement ke catatan akuntansi. Atau pembukuan penerusan pinjaman (Sub Loan Agreement) dari kementerian keuangan ke pemerintah daerah sampe pencatatan Penutupan Pinjaman (Closing Date) dan lain-lain. Saya ga tahu apakah dinegara-negara lain sudah  menerapkan system akuntansi yang spesifik tentang program atau proyek didanai BLN. Let’s find out ….. (hehehheee … bisa jadi usulan kegiatan neh untuk study banding ke luar negeri tentang penerapan system akuntansi untuk BLN :)).

Terkait sumber daya, baik manusia maupun lainnya (pendanaan) .. ini masalah klasik bagi negeri ini. Dengan perbanyak konsultasi, workshop, pelatihan, sosialisasi atau apa pun namanya, peningkatan kualitas SDM diharapkan akan semakin meningkat. Mengenai pendanaan, ini tinggal pintar-pintarnya empunya kegiatan untuk meyakinkan otoritas penganggaran manfaat yang akan diperoleh jika kegiatan ini disetujui. Mungkin sebagai tahap awal, bisa dilakukan kegiatan kajian-kajian secara pustaka untuk mendapatkan gambaran umum tentang perlakuan akuntansi ini di beberapa Negara, sehingga bisa menghemat biaya. Setelah itu kalau kondisi keuangan Negara memungkinkan or atau bantuan sponsor dari lembaga donor, why not ?

Mengenai pemanfaatan teknologi informasi, sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi software untuk akunting, termasuk yang dikembangkan oleh kementerian keuangan. Walaupun untuk kebutuhan spesifik ini belum tersedia. Sebenarnya kalo mau dari aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) pun bisa digunakan. Namun disinilah sebenarnya inti permasalahannya. Aplikasi SAKPA digunakan untuk kebutuhan suatu satuan kerja (satker) atau satu kantor saja, secara keseluruhan (general purpose). Tidak secara spesifik untuk suatu program tertentu. Proyek yang didanai BLN sebenarnya ada di level program atau kegiatan, dan biasanya terkumpulhanya  dalam satu kegiatan saja. Kesulitannya adalah ketika akan menarik data dari buku besar, yang muncul adalah ddata atau transaksi berdasarkan kode akun dari seluruh kegiatan yang ada dari satker tersebut, sedangkan data yang dicari hanya spesifik satu kegiatan yang berasal dari sumber dana BLN. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan cara menambah fungsi pemanggilan data di buku besar, yaitu data yang bisa dipanggil tidak hanya berdasarkan kode akun saja tapi juga dapat berdasarkan kode fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan. Dari pemerolehan data ini selanjutnya pihak proyek dapat mengolah sendiri sesuai dengan kebutuhannya.

Simpulannya :

Untuk dapat mencapai proses penyusunan pelaporan keuangan yang lebih baik, akuntabel, transparan sesuai dengan proses perakuntasian pada umumnya, dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu :

Penguatan secara formal, baik berupa perumusan dalam ketentuan perundangan dengan peraturan pemerintah beserta peraturan-peraturan dibawahnya, maupun dengan kebijakan perlakuan akuntansinya, mumpung sekarang sedang digodok accrual accounting, siapa tahu nyambung🙂. Dengan data yang baik, mungkin rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti Bappenas, Direktorat Pengelolaan Utang, Bank Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,  Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Teknis akan  dapat berjalan lebih baik lagi.

Support dari sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lainnya.

Bantuan dari teknologi informasi, baik secara sederhana dengan bantuan excell dan dari uraian saya diatas (modif dikit dari SAKPA), maupun dengan penyusunan aplikasi yang lebih detail … dan untuk yang terakhir ini mungkin bisa lebih enak ngobrol sembari ngupi-ngupi n makan ruti🙂

Semoga sharing saya diatas bisa bermanfaat utk meningkatkan sedikit tata kelola akuntansi pemerintahan kita n apabila ada tulisan saya ada yang sudah tidak relevan atawa up to date lagi, saya minta maaf n monggo langsung diluruskan … piss🙂

Wassalam

Deni Sulistyo

STA/92

http://www.deltamultijasatama.com

6 thoughts on “Sedikit catatan dari pembukuan proyek yang didanai Bantuan Luar Negeri (BLN)

  1. Kunjungan pertamaku Mbak Farida, mudah2an sharingnya bermanfaat bagi yang membutuhkannya, saya sendiri jarang bersinggungan langsung dg proyek2 heee … kalau penggunaan softwarenya iya pernah dimintai pertolongan untuk setting aplikasi IKN dan laporan keuangan dg software dari Dept. Keuangan (skr Kementerian Keuangan)

    1. wah…alhamdulillah…terima kasih ya Pak atas kunjungannya. Kebetulan saya berkecimpung di bidang pelaporan keuangan, mungkin berhubungan dengan aplikasi yg Bpk maksud itu🙂

  2. Kepada Tim KSAP saya ucapkan selamat atas terbitnya bultek 08 tentang Akuntansi Utang yg isinya cukup banyak memberikan ilustrasi pencatatan hutang. Saya pengen tanya, pencatatan penerusan hutang luar negeri (LN) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (sub loan agreement) gmana ya ? Utang LN diterima dari lender kpd pemerintah pusat, dan kemudian pemerintah pusat meneruskan pinjaman tersebut ke pemerintah daerah. Ilustrasi pencatatannya bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah gmana ya ?
    Tks.

    1. terima kasih Pak Deny, memang penerusan pinjaman masih terkait dengan pembahasan pada postingan anda di atas. sebagai informasi, saat ini KSAP sedang membahas beberapa Buletin Teknis, salah satunya Buletin Teknis Penerusan Pinjaman. Mohon bersabar karena sedang kami diskusikan.🙂

  3. Ass. Mas2 semua Nama saya suryo.. Saat ini saya hanya seorang kneck atau pembantu tukang tapi saya punya keyakinan bisa menjadi kontraktor besar.. saya ucapkan terima kasih atas infonya suatu saat pasti akan berguna untuk saya….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s