Penyusutan Aset Tetap Pemerintah

Menurut PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, disebutkan dalam Paragraf 05 Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Dalam akuntansi pemerintah, pengertian penyusutan ini berbeda dengan di swasta dimana penyusutan lebih ditujukan untuk alokasi biaya. Penyusutan telah diminta oleh PP 24/2005 dan bahkan Buletin Teknis tentang Akuntansi Penyusutan juga telah terbit. Namun hingga hari ini, khususnya di Pemerintah Pusat masih belum terdengar kapan akan dilaksanakan.

Penyusutan merupakan alat untuk mendapatkan penyajian yang wajar di Neraca dari tahun ke tahun. Namun ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu Aset Tetap sebelum kita memberlakukan Penyusutan, yaitu nilainya harus menunjukkan Nilai Buku (nilai yang dapat disusutkan). Nilai Buku ini bisa Nilai Perolehan (jika diperoleh kurang dari 1 tahun dari tanggal neraca disusun) atau Nilai Wajar (jika diperoleh lebih dari 1 tahun dari tanggal neraca disusun).

Pada saat kita menyusun Neraca Awal, aturan yang ada pada PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 28 adalah Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas,biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset sejenis di pasaran. Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama, data yang ada pada Buku Inventaris pada masa itu adalah Harga Perolehan. Maka Neraca Awal pemerintah pusat tahun 2004 saat itu masih menggunakan Harga Perolehan. Katakanlah mobil yang dibeli tahun 2000 dengan harga 100 juta akan tercantum di Neraca Awal suatu Satker tetap dengan harga 100 juta, dan angka ini akan terbawa terus hingga tahun 2010 ini. Jika kita paksakan di tahun 2010 kita melakukan penyusutan, katakanlah mobil tadi diharapkan masih bisa dipakai hingga tahun 2020, maka kalau kita memakai metode penyusutan termudah, garis lurus, maka akhir tahun ini mobil tersebut akan kita susutkan dengan nilai 10 juta, sehingga kita mendapat Nilai Buku mobil menjadi 90 juta. Apakah nilai 90 juta wajar untuk mobil yang kita beli tahun 2000 dengan harga 100 juta? aku rasa tidak.

Seperti apa sebenarnya yang dikehendaki oleh PP 24 Tahun 2005? Idealnya, mobil dengan harga 100 juta tahun 2000 tersebut pada tahun 2004 kita nilai kembali dengan Nilai Wajar, katakanlah 80 juta. Kemudian setelah Neraca Awal disusun, tahun berikutnya kita lanjutkan dengan penyusutan. Karena mobil diperkirakan akan mempunyai masa manfaat hingga tahun 2020 (16 tahun lagi), maka nilai penyusutan yang dapat kita kenakan pada mobil tersebut adalah 5 juta per tahun (80 juta : 16 tahun). Dengan demikian maka nilai mobil pada tahun 2005 adalah 75 juta, 2006 70 juta dan seterusnya (selalu menunjukkan Nilai Wajar pada saat Neraca tersebut disusun).

Lalu bagaimana tindakan kita atas Nilai Aset Tetap yang terlanjur salah di Neraca Awal? Teman-teman Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) telah berupaya untuk melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi saldo awal Aset Tetap di Neraca (revaluasi ini bukan untuk melakukan penyesuaian atas fluktuasi harga sebagaimana revaluasi yang dimaksud di PSAP 07). Diharapkan, dengan didapatkannya Nilai Wajar atas masing-masing aset tetap, maka penyusutan dapat segera dilakukan. Saat ini setahuku teman-teman DJKN sedang mengonsep RPMK untuk memberlakukan penyusutan.

Namun, yang perlu diingat, ada PR besar lagi sebelum penyusutan ini benar-benar bisa dilakukan, yaitu penentuan masa manfaat atau kapasitas produksi masing-masing aset tetap untuk menentukan besarnya Nilai Penyusutan per tahun. Saat ini teman-teman DJKN telah menyiapkan tabel untuk menentukan masa manfaat masing-masing aset tetap. Secara teknis penyusutan nantinya, kebijakan yang diambil pemerintah bisa saja tidak sepenuhnya mengadopsi prinsip akuntansi secara teknis, namun secara substansi tujuannya sama, dengan pertimbangan cost dan benefit serta kemudahan implementasinya.

26 thoughts on “Penyusutan Aset Tetap Pemerintah

    1. hehe…DJKN itu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mas, salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. RPMK itu Rancangan Peraturan Menteri Keuangan.. Makasih kunjungannya ya, salam kenal. blog baru ya…tp cukup menarik dg istilah2 yg membuat org penasaran…

    1. waduh…hahaha…kalo soal kerjaan memang harus serius mas, tapi banyak juga kok yg ringan2.. salam kenal ya, aku udah berkunjung juga ke blog njenengan, mantap..๐Ÿ™‚

  1. gimana itu dengan aset negara si gedung mpr yg katanya miring 7 derajat dan perlu beberapa triliun untuk membereskannya??๐Ÿ˜›

    ada2 aja ya bu๐Ÿ˜‰

  2. setahuku penyusutan itu ya alokasi biaya, kalau di swasta untuk menghitung keuntungan atau kerugian sedangkan untuk pemerintah barangkali yaitu untuk pengadaan kembali aset ybs, karena pemerintah bukan entitas yang mencari keuntungan.

    1. betul mas, kita hanya berniat menyesuaikan nilai yg memang pasti turun krn penurunan kondisi, ini yang membedakan pengertian penyusutan antara pemerintah dg swasta saat ini๐Ÿ™‚

    2. sorry, ada sedikit tambahan, dampak dr perbedaan ini adalah, di pemerintah saat ini tidak dimunculkan jurnal “Beban Penyusutan” pada “Akumulasi Penyusutan” (karena memang bukan beban/alokasi biaya) tetapi “Diinvestasikan dalam Aset Tetap” pada “Akumulasi Penyusutan”. Dari jurnal ini jelas, penurunan nilai aset untuk mengurangi kekayaan bersih kita secara langsung tanpa melalui pemunculan beban.

  3. Alhamdulillah akhirnya nemuin blog yg bagus…bermanfaat bgt mb farida buat saya yg lg belajar akpem

    salam kenal ya..

    1. sama-sama…salam kenal kembali.. alhamdulillah jika bs bermanfaat, kritik, masukan, atau artikel yg ingin di share silakan, sangat terbuka๐Ÿ™‚

  4. Kejadian nilai aset bertahun-tahun tidak berubah bs sja tjadi, hal ini krn tdk dilakukan penilaian.se hub dg itu, sya mo tny :
    a. Utk mhindari na blh tdk setiap thn kt lakukan penilaian thd aset? sbg bahan neraca awal th berikutnya
    b. Kpn Sensus Barang Milik Daerah Prov/Kab/Kota dilaksanakan apakah 2013 dan hrs serentak seluruh Indo ?
    c. Apkh ad pemberitahuan ke prov/kab/kota jadwal sensus tsb, dn tlg contoh laporan hasil sensus brg mlik Daerah
    tlg krm ke email sy mba.. : Abilendang@yahoo.co.id tks

    1. Apabila pada saat pembuatan Neraca Awal kita sudah menggunakan nilai wajar, dan kemudian diikuti dengan penyusutan, saya rasa nilainya akan selalu menyajikan secara wajar posisi aset tersebut. neraca awal hanya disusun sekali seumur hidup satker, jadi neraca setiap tahun berikutnya tidak lagi kita sebut sebagai neraca awal.
      untuk sensus aset di pemda saya tidak dapat menjawabnya karena saya kebetulan tidak berkecimpung di pemerintah daerah, silakan langsung menghubungi instansi yang berwenang. terima kasih

  5. mbak farida, mau tanya dunk, , ,
    salam knal ya. . .
    Kbetulan mau ada acara tuntutan ganti rugi aset kendaraan yg hilang(aset pemda), dan ini yg pertama sejak 2003.
    Bagaimana cara menentukan harga pasaran saat kendaraan tersebut hilang?
    Jika saya disediakan daftar aset yg hilang, tahun perolehan, harga perolehan, dan tahun hilang. . .
    Terima kasih sebelumnya. . .

  6. assalamu’alaiku,
    mba farida, saya penasaran ni sama jurnalnya revaluasi. seperti apa ya? lalu apakah sudah diatur dalam perdinrjen? kalau iya perdirjen nomor berapa ya? thanks b4.

  7. mbak, sy mau diskusi. sy kulia akuntansi smstr 5 d stan. skrg sy mau nyusun tgs akhir mengenai aset, mnrt mbak materi ttg apa yg bagus untuk diangkat? tp ckup utk dsusun dlm jgka wktu sktr 2 bln? bls k email sy y mbak. linda_amanda@ymail.com

  8. Ass.Wr.Wb

    Mbak saya mau tanya, kalo saya beli alat (Moulding) yang mana alat tersebut saya simpan di Luar Pabrik (di Taiwan) enaknya di masukkan menjadi Biaya Pemeliharaan atau harus disusutkan? kalo di susutkan berapa tahun menurut peraturan Pemerintah?

    Sebagai tambahan informasi bahwa Mesin tersebut saya yang beli dari Taiwan dan saya simpan di sana untuk mencetak salah satu komponen pendukung produk kami.

    Tks.

    Wass.Wr.Wb

    Iwan Dj.

  9. Cihui, salam kenal dan salam untuk kita semua… Bener mbak, nih blog asyik tuk belajar akpem. Palagi buat “newbie” dalam dunia akuntansi pemerintahan seperti saya, terima kasih sekali lagi…

  10. di tempat saya BMD na blm menggunakan aplikasi(MANUAL) sedangkan penatausahaan keu pake aplikasi. lalu bagaimana merubah nilai aset di neraca setelah dilakukan penilaian kembali aset ?

  11. wah baru nemu ni,,,

    memang sampai saat ini pemerintah belum melaksanakana adanya penyusutan aset tetapnya,,,hal ini dikarenakan adanya permasalahan invnetarisasi dan penilaian dari aset tetap yang belum kelar kelar oleh DJKN, terlebih lagi nanti akan terbentur mengenai masalah penentuan umur atas aset tetp tersebut,,,mamang dalam PSAP 05 tetntang aset tetap paragraf 53-57 mengamanatkan untuk disusutkan sesuai sifat dan karakteristiknya….
    terlebih lagi aplikasi SIMAK BMN belum mengakomodir adanya penyusutan (setau ane, maaf klo salah)…

    ni masalah enak didiskusikan tapi kok malah macet, masalah pelik bangsa (hehehehe…) LKPP ga akan WTP tanpa adanya penyusutan ASet tetap…
    tapi herannya LK BPK RI TA 2010 WTP walo ga ada penyusutan loh,,,coba cek http://www.bpk.go.id/web/files/2009/01/Laporan-KAP3.pdf

    mohon koreksinya kalo salah…

  12. asslamualaikum
    mba mau nanya,saya kan mau nyusun skripsi, saya mau mengadakan penelitian di salah satu instansi pemerintahan, laporan keuangan nya sudah saya minta, menurut mba masalah apa saja yang bagus untuk diangkat? bisa ngga saya ngangkat masalah tidak ada penyusutan di laporan keuangan instansi pemerintahan tersebut. mohon jwaban nya ya mba…di emal saya yaya_imuet24@yahoo.co.id…makasih mba…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s