Mirip Penjara Panoptikon, Awasi Tubuhnya Sendiri

Dikutip dari Koran INDOPOS Selasa, 18 Mei 2010

Reformasi Birokrasi ala Ditjen Perbendaharaan, Pegawainya Merasa Diawasi Terus Menerus

Sistem reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, cukup unik. Pegawainya merasa terus menerus dipantau. Jika pengawasan kontinyu ini diterapkan ke ditjen lainnya, maka tidak akan ada kasus Gayus. Seperti apa sistem itu?

Ardiyanto-Rohansyah, Jakarta

Siang itu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) II Jakarta Pusat dipenuhi orang-orang yang mengurus surat menyurat. Pegawainya sibuk menguji dokumen surat permintaan pembayaran serta melakukan tugas pokok dan fungsi lainnya. Namun demikian, tidak ada suara hiruk pikuk. Apalagi “bermain mata” dengan menyuap petugas supaya urusannya dipermudah. Mengapa?

Sebab, semua pengurusan dokumen berdasarkan nomor urut serta dilakukan secara cepat dan transparan. Segala gerak-gerik pejabat maupun “konsumen” birokrasi juga dapat dipantau melalui sebuah ruang kaca berukuran cukup besar, yaitu 1 x 2,5 meter.

Dan, uniknya, mereka tidak bisa melihat siapa orang di dalam kaca itu. Sedangkan orang di dalam kaca, dapat melihat segala gerak-gerik yang terjadi. Ini memberi efek orang-orang di luar kaca itu merasa diawasi secara terus menerus, meski di dalam ruang kaca itu tidak ada yang mengawasi. Ruang ini ditempati oleh Kepala KPPN II. “Jadi pengawasannya bisa diskontinu, tapi efeknya bisa kontinu,” terang Dirjen Perbendaharaan Herry Purnomo kepada INDOPOS di ruang kerjanya belum lama ini.

Herry Purnomo dan kawan-kawan sengaja mendesain ruang sedemikian rupa untuk memberi efek pengawasan yang terus menerus ini. Konsepnya mirip penjara panoptikon. Filsuf asal Prancis Michel Foucault dalam bukunya berjudul Discipline and Punish: The Birth of The Prison. Foucault menggambarkan lanskap penjara panoptikon yang dikembangkan Jeremy Bentham (1791). Yaitu, menara pengawas dikelilingi bangunan melingkar yang merupakan sel-sel napi dengan dua jendela terbuka yang diperkuat jeruji besi. Jendela terbuka lainnya diarahkan keluar supaya sinar menerangi sel sehingga tak hanya siluet napi yang kelihatan. Seluruh gerak-geriknya juga terpantau jelas. Sistem panoptikon ini menimbulkan efek kesadaran pada diri napi bahwa dirinya selalu dikontrol secara permanen meskipun pengawasan dilakukan secara tidak teratur. Si napi menjadi pengawas atas tubuhnya sendiri.

“Alhamdulillah di sini (Ditjen Perbendaharaan) tidak ada yang berani macam-macam,” ungkap Herry.

Dia menjelaskan, adanya kasus mafia pajak Gayus Tambunan, pagawai Ditjen Pajak, dan KKN yang seringkali mencuat di Ditjen Bea dan Cukai tidak menyurutkan dirinya untuk terus melakukan reformasi birokrasi. Setelah sukses membentuk 37 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan dengan cirri pelayanan cepat, transparan, akuntabel, dan tanpa pungutan, Ditjen Perbendaharaan terus melakukan gebrakan reformasi yang lebih besar dan lebih luas. Yaitu, menjadikan seluruh KPPN di Indonesia sebagai percontohan serta menjadikan 30 Kantor Wilayah dengan Layanan Unggulan.

“Awal 2009 kita memiliki 30-an KPPN Percontohan. Sekarang ini yang non percontohan juga kita jadikan sebagai percontohan. Hampir sebagian besar sudah mengikuti pola percontohan,” terang peraih Birokrasi Award dari Institut Reformasi Birokrasi yang didirikan oleh INDOPOS-Jawa Pos Group ini.

Herry menjelaskan, di seluruh Indonesia kini memiliki 178 KPPN. Targetnya, tahun ini, semuanya sudah mengikuti pola percontohan. Baik dalam hal kualitas pelayanan, penerapan, SOP, serta tata letak ruangan untuk pelayanan. “Jadi one stop service itu kita terapkan di KPPN yang belum menjadi percontohan,” terangnya.

Dijelaskannya, yang menjadi dasar dari reformasi birokrasi ini adalah manajemen perubahan pola piker (mindset). Pola piker yang terbiasa bersifat mempersulit itu dikikis habis. Sebab, dengan pola KPPN Percontohan itu, pola pelayanan kita itu cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan tanpa pungutan. “Ini memang diakui tidak gampang karena mengubah mindset dan akan terus kita lakukan,” katanya.

Perubahan juga dilakukan di kantor wilayah (Kanwil) di provinsi. Sebab, di sana juga melakukan beberapa pelayanan, seperti pelayanan DIPA, Revisi DIPA, pemberian dispensasi, serta dalam rangka rekonsiliasi satker kanwil dalam laporan keuangan.

“Dulu seseorang di saat berurusan dengan kita, tidak tahu kapan selesainya. Biasanya memang lama. Sekarang semuanya jelas dan tidak mempersulit.”

Dijelaskannya, orang yang datang ke front office, surat-suratnya itu akan langsung diperiksa, sehingga jika ada kekurangan bisa segera dilengkapi. Kalau masih mau bertanya lebih detil kekurangan dan persyaratannya, pihaknya menyediakan customer service. Kalau semua persyaratannya selesai, maka time framenya jelas. Untuk revisi, misalnya, itu hanya satu hari, bahkan bisa kurang dari satu hari.

“Untuk yang rekonsiliasi kita juga sediakan tempat. Bahkan kalau ada satuan kerja (satker) yang malas datang ke kantor, bisa menggunakan sistem online dari mana pun. Nah ini juga kita lakukan di 30 kanwil di Indonesia agar tercapai seperti di KPPN Percontohan. Yang penting kita tingkatkan pelayanan dan tingkatkan kualitas,” tegasnya.

Sistem penjara panoptikon memang tidak ada lagi. Namun, spiritnya, harus tetap ada dan semakin canggih. Sehingga, Gayus dan teman-temannya tidak akan terjerembab dalam kasus mafia pajak karena merasa dirinya diawasi terus menerus. Tentu yang paling efektif merasa diawasi Tuhan.

8 thoughts on “Mirip Penjara Panoptikon, Awasi Tubuhnya Sendiri

  1. Aku tertarik dengan layanan rekonsiliasi online kalau tidak keberatan tolong dijelaskan prosesnya/ aturan mainnya. Kalau untuk ruang pelalyanan yang punya mata bagi para petugas dan yg berkepentingan jangan terlalu kaku, santai saja, mungkin belum terbiasa ( itu mungkin lho, sebab aku belum pernah ke sana ), selamat berkarya

    1. setuju mas atas sarannya, hanya untuk prosedur rekon online aku blm bs jawab, teman2 KPPN yang mgkn bs membantu, aku coba minta bantuan dulu ya..

      1. prosedur rekon online kyknya blm ada yg baku, tp mgkn bisa dilakukan dengan cara satker mengirim email berisi gl sai yg akan diproses di aplikasi vera, setelah ok, kemudian satker tinggal bawa bar ke kppn utk ditandatangani … rekon online sangat berguna utk satker yang jaraknya jauh dengan kppn. demikian semoga bisa membantu.

  2. Terima kasih atas info rekonsiliasi online untuk mas, om, atau mbak JA ya. . . . nanti kukonfirmasikan ke kppn 164, thank berat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s