Cerita Sukses Pencapaian Opini WDP Tahun 2009

Dikutip dari www.perbendaharaan.go.id

Dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP 2009 kepada DPR-RI di Gedung DPR-RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan opini yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009 (audited) adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Artinya, terjadi peningkatan opini atas LKPP dari lima tahun sebelumnya (2004 – 2008) yang selalu memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat atau disclaimer opinion. Pencapaian prestasi ini melebihi target Kementerian Keuangan yang mencanangkan opini WDP pada LKPP tahun 2010. Secara khusus, BPK menghargai hasil kerja keras pemerintah dalam rangka memperbaiki akuntabilitas keuangan negara.
Untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai prestasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas LKPP 2009, Tonny W. Poernomo, Novri H. S. Tanjung, dan Tino A. Prabowo dari www.perbendaharaan.go.id melakukan wawancara bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo, dan Direktur Akuntansi Pelaporan Keuangan (Dit. APK), Sonny Loho. Berikut hasil wawancara kami, langsung  dari ruang kerja Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bagaimana tanggapan Bapak terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009 (audited) adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion?
Herry Purnomo : Menurut saya, (opini WDP dari BPK-red) merupakan konfirmasi dari kerja keras pemerintah selama lima tahun ini. Walaupun bukan opini tertinggi tapi kita tinggal satu step lagi menuju WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tentu kita masih perlu bekerja ekstra keras lagi untuk mengarah ke depannya lagi.
Dalam kesempatan ini, saya ingin berterima kasih secara internal kepada seluruh unsur pemerintah yang sangat menyadari pentingnya penatausahaan LKPP yang baik dan secara eksternal tentu kepada BPK yang telah menilai capaian-capaian yang dilakukan oleh Pemerintah, sehingga memberikan opini WDP.
Kemudian secara khusus, saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan yang telah bekerja keras “mengeroyok” pekerjaan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Termasuk, Bapak Menteri kita yang memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan yang secara langsung menyelesaikan konsolidasi LKPP dengan lebih baik.

Seberapa besar peran Ditjen Perbendaharaan dalam mendukung peningkatan kualitas LKKL sehingga berdampak langsung pada LKPP Tahun 2009 yang mendapat opini WDP?
Herry Purnomo: Inilah fungsi Ditjen Perbendaharaan sebagai tulang punggung penyusunan LKPP yaitu dengan melakukan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari pencapaian ini, terlihat adanya korelasi positif antara peran Ditjen Perbendaharaan sebagai ‘guru’ dengan kualitas LKKL yang semakin meningkat setiap tahunnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa LKPP dibuat berdasarkan suatu sistem, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ada, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sampai kepada permasalahan pembuatan laporan keuangannya. Jadi, semakin baik kualitas LKKL, maka akan semakin baik kualitas LKPP-nya.
Manyadari hal tersebut, kita (DJPBN, red) telah melakukan sosialisasi-sosialisasi di KPPN, Kanwil, dan Kantor Pusat mengenai pentingnya peran kita sebagai guru, terutama dalam mendukung penyusunan LKPP yang baik mulai dari penyusunan LKKL  di tingkat satker. Karena bagaimanapun juga LKKL itu disusun dari bawah atau satker.
Dalam pelaksanaannya, sejak tahun 2007, terdapat sebuah program yang secara rutin dilakukan oleh DJPBN, yaitu Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP). Program itu secara terstruktur dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM yang ada di Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan aturan-aturan terkait Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
Fungsi ‘guru’ di lakukan juga di tingkat Kantor Pusat. Beberapa Kementerian/Lembaga tertentu dimasukan dalam “ICU (Intensive Care Unit)”. Mereka minta (kepada DJPBN, red) untuk ditraining SDM-nya, dan diberikan pembekalan. Alhamdulillah, beberapa tahun masuk “ICU” berhasil kita keluarkan dari opini disclaimer.
Pada level pimpinan, kita meminta dukungan dari Menteri Keuangan untuk melakukan ‘provokasi’ pada para Menteri dalam sidang kabinet bahwa masih ada Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya jelek, sehingga mereka berlomba-lomba (memperbaikinya, red). Selain itu, salah satu faktor yang mendukung adalah adanya kontrak kinerja antara Presiden dengan Menteri, yang menargetkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga paling lambat 2011 telah mendapat opini WTP.
Sonny Loho: Selain fungsi ‘guru’, pelayanan di unit layanan DJPBN juga semakin baik. Setiap ada permasalahan di satker, paling dekat mereka akan ke KPPN dulu, ditingkat wilayah ke Kanwil, ditingkat Pusat ke Kantor Pusat. Jadi, pelayanan Perbendaharaan sudah semakin baik, karena orangnya juga kita kembangkan. Setiap ada trouble mereka sudah melayani dengan baik, rekonsiliasi, helpdesk misalnya, selalu diselenggarakan sepanjang tahun, sehingga selain fungsi guru, pelayanan kita sekarang relatif sudah lebih baik, meskipun masih terus dilakukan, karena target kita adalah WTP.
Dengan jangka waktu lima tahun ini sudah WDP, semua orang juga bilang bahwa ini suatu loncatan besar. Bahkan, ini lebih cepat dari yang kita perkirakan karena kami memperkirakan baru tahun depan (mendapat WDP, red). Ini hasil kerja keras semua. Untuk LKPP tahun 2010, pencapaian opini WTP menjadi very very optimis.
Herry Purnomo: Keberhasilan ini membuktikan telah terjadi perubahan pada seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan dalam pola pikir dan tingkah laku. Bila selama ini kita dikatakan sering mempersulit orang, ternyata dengan keberhasilan ini bisa membuktikan peningkatan kualitas pelayanan kita. Kita bersyukur kerja keras kita membuahkan hasil.

Bagaimana menyikapi bahwa masih ada temuan permasalahan dalam pemeriksaan LKPP tahun 2009 oleh BPK yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP?
Herry Purnomo: Memang menurut standar yang ada pada BPK ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, ke depan, sebagai sebuah nature dari pengelolaan keuangan tentu membawa resiko tersendiri. Kalau kita tidak proper (tepat-red) dalam mengelola, tidak memperhatikan temuan-temuan yang harus ditindak lanjuti, dan tidak disiplin dengan peraturan yang ada, bisa saja opini ini turun lagi. Artinya, tidak jaminan opini yang diberikan BPK akan selamanya begitu, karena bisa naik, bisa juga turun. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita, Ditjen Perbendaharaan, jangan kita terus lengah dan puas. Kita boleh puas sesaat, tapi ada tantangan berikutnya. Tantangan ini yang harus kita jawab, bagaimana kita justru bukan menurunkan, saya ingin mengatakan bagaimana kita tahun depan bisa WTP. Tentu harus kerja lebih keras!
Sonny Loho: Seperti apa yang disampaikan Bapak Dirjen, penilaian BPK ini ada empat poin, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2005, sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengungkapan yang memadai. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan oleh unit-unit di Kementerian/Lembaga maupun di perbendaharaan negara sendiri, karena standar-nya baru mulai 2005. Dulu kita belum punya standar akuntansi. Kita menjelaskan standar dan membuat sisdur (sistem prosedur, red) juga menjelaskannya ke orang. Ini masih banyak poin yang dianggap tidak sesuai, misalnya klasifikasi anggaran dan klasifikasi penggunaannya itu kecampur-campur.  Belanja barang menjadi asset, belanja modal malah tidak menjadi asset. Itu salah satu contoh yang memang dibilang tidak sesuai standar. Namun, semakin tahun semakin berkurang.
Pengendalian intern juga permasalahan sistemnya belum baik, orang-orangnya belum bisa melakukan. Jadi, kita melatih orang-orang, karena laporan keuangan dibuat dengan prosedur Sistem Akuntansi terkomputerisasi. Jadi orang tidak bisa asal ganti-ganti aja tanpa lewat sistem, karena disana ada validasinya. Sekarang orang enggak bisa hasil cetak computer dirubah begitu saja. Kalaupun tidak bisa dirubah secara aplikasi, ada treatment-treatment khusus dan harus tercatat.
Kemudian, mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan, contohnya PNBP. Banyak satker Kementerian/Lembaga pakai PNBP suka-suka dia. Padahal, ketentuannya setiap PNBP harus setor Kas Negara. Mereka sudah menikmati PNBP secara diam-diam. Dulu enggak ketawan. Sekarang jamannya beda, udah berubah, sudah semakin tertib, dan itu diperiksa. Ada lagi yang Peraturan pemerintah-nya belum ada, sudah mungut dari orang. Kalau begitu, tidak berdasarkan undang-undang bisa dianggap pungutan liar. Jadi ini masalah ketaatan terhadap perundang-undangan.
Mengenai pengungkapan yang memadai, contohnya penerimaan migas secara netto. Ini menjadi perdebatan dua samapai tiga tahun bersama BPK, karena dianggap penerimaan migas itu tidak boleh di SK otonom sendiri, kita punya rekening sendiri. Padahal waktu dimasukan pendapatan migas, itu masih tercampur, ada pendapatan pajak, bagi hasil dengan kontraktor asing. Disini Pemerintah menganut pola penerimaan netto, kalau sudah bersih baru masuk ke kas negara. BPK berpendapat harus dimasukan dulu ke kas Negara. Sedangkan kalau masuk dulu, harus dianggarkan kembali di APBN untuk membayarnya lagi, dan itu lebih rumit. Akhirnya, kita bahas dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah, kemudian dilaporkan ke DPR. DPR setuju dengan Pemerintah dan KSAP. BPK terus menerima juga, tapi harus kita ungkapkan masuknya berapa, totalnya berapa, keluarnya berapa, netto berapa, baru dimasukan ke Bendahara Umum Negara.
Ini berbagai hal yang setiap tahun kita harapakan berkurang. Kalau kita lihat progresnya setiap tahun berkurang terus. Kita harapkan permasalahan ini, kita coba bereskan.

Pada LKPP 2009 masih terdapat delapan LKKL yang mendapatkan opini disclaimer, salah satu diantaranya adalah mengenai Penerusan Pinjaman yang secara TUPOKSI melekat pada Ditjen Perbendaharaan. Bagaimana tanggapan Bapak atas hal tersebut?
Penyebab disclaimer ini memang kita belum berhasil mengatasi masalah yang ada pada pengelolaan Direktorat ini (Direktorat Sistem Manajemen Investasi, red). Harus diingat bahwa yang dilakukan adalah pekerjaan warisan. Pekerjaan yang pada waktu itu tidak tertib, dalam pengelolaan itu belum keliatan ada dasar-dasarnya. Apalagi kalau kita melihat masalah RDI, kredit program. Kebijakan-kebijakan itu pada pemerintahan masa lalu dilakukan secara ad-hoc dan off budget, jadikalau ada kebutuhan mendesak dibikin tanpa disertai dengan governance yang jelas, terutama penatausahaan. Sehingga terakumulasi sekarang ini. Begitu pindah pengelolaannya ke kita baru mulai terasa.Hal tersebut dianggap tidak tertib karena dinilai menggunakan sistem baru. Selanjutnya mengenai restrukturisasi piutang macet di Pemda dan PDAM yang  dianggap tidak optimal. Hal tersebut memang baru kita bereskan kok. Pada tahun 2007 baru adanya Ditjen Perbendaharaan, kita bikin program restrukturisasi. Padahal, itu utang jaman baheula (dulu – red) menumpuk-numpuk. Mengapa utang PDAM itu menjadi tinggi, karena ternyata pada waktu itu bunga dan dendanya tidak masuk akal. Kita memang belum bisa lebih cepat menyelesaikan atau memperbaiki apa yang ada sebagai peninggalan masa lalu. Terus terang ini agak sulit, tapi saya minta target pada Direktur SMI yang baru ini, tahun 2010 tidak boleh disclaimer.
Sonny Loho: Kita sudah lapor, pada 2010 ini kita akan melakukan trouble shooting atas beberapa hal masalah penerusan pinjaman dan dana bergulir. Karena ini merupakan sejarah masa lalu, kebetulan telah keluar Peraturan Menteri Keuangn No.99 tahun 2007, dengan standar akuntasi pemerintah menganut nett realizable value untuk dana bergulir piutang dan sebagainya, dari angka yang ada kita lihat, yang masih bisa terrealisasi, yang masih ketawan debiturnya siapa dilihat. Yang memang sudah tidak bisa (tidak ada jejak – red) harus ada koreksi pembukuan, karena kita mau cari siap dulu ini orangnya sudah tidak ketahuan. Peninggalan zaman ‘jahiliyah’ enggak gampang. Kita akan perbaiki terus sama-sama.

Apa langkah strategis, dalam menghadapi penyusunan LKPP tahun 2010?
Herry Purnomo: Jelas, kita harus lebih keras lagi bekerja. Bahwa temuan-temuan BPK yang ada, terutama yang signifikan harus kita selesaikan dalam tahun 2010. Frontliner kitajuga akan bertambah, karena BPK mengatakan pada DPR, bahwa DPR diminta mengawasi pemerintah atas tindak lanjut hasil temuan. Ini tentu menjadi bagian pressure dari pihak luar kepada pemerintah. Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajiban bagi kita, seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan harus bekerja lebih keras.
Kita tidak hanya dihadapkan pada bagaimana mempertahankan kualitas LKPP tidak turun dari WDP, tapi kita juga menginginkan 2010 bisa WTP. Ada pekerjaan lain yang bersamaan dengan itu harus kita kerjakan juga, yaitu persiapan accrual accounting. Ini menjadi lebih berat lagi, karena kita ada focus lain yang harus kita dalami, persiapan accrual accounting. Walaupun dikatan 2015 paling lambat (realisasi accrual accounting, red), namun 2015 itu waktu yang pendek. Sekarang kita sudah mulai di 2010 beberapa kajian yang diperlukan, dan ini perlu keseriusan juga. Hal tersebut untuk menggantikan sistem akuntansi yang selama ini kita pakai, yaitu PP.24 tahun 2005. Tantangan muncul nanti dengan accrual accounting ini, karena Standar Akuntasi Pemerintah harus diganti.
Sedangkan secara strategi, kita masih dengan strategi yang sama, hanya intensitasnya yang ditingkatkan. Kita lakukan fungsi kita sebagai pelayan dan ‘guru’, kita lakukan program dalam rangka capacity building lebih terstruktur dan lebih terprogram melalui PPAKP, kita mendorong para pimpinan Kementerian/Lembaga perhatiannya terhadap LKPP ini terus meningkat. Jadi, ada yang didalam kendali kita, ada yang diluar kendali kita.

Secara teknis, apa yang perlu dilakukan oleh seluruh elemen penyusunan LKPP sehingga LKPP dapat lebih baik?
Sonny Loho: Sebenarnya SOP kita sudah lengkap, hanya perlu penyempurnaan sedikit. Kalau mereka betul-betul memahami SOP itu dimana fungsi pelayan dan guru dilakukan, kemudian Satker memahami laporan keuangan sebagai transparansi dan akuntabilitas itu akan lebih baik. Jangan juga bikin hal-hal baru yang bisa jadi temuan. Diharapkan pengelolaan keuangan Negara  dalam paket Undang-undang kita dilakukan.
Herry Purnomo: Satu hal yang sangat positif dilakukan di level Kanwil Ditjen Perbendaharaan, untuk memberikan penghargaan kepada Satker terbaik dilingkungannya. Jadi, para Kepala Kanwil diharapkan berinisiatif memberikan apresiasi terhadap satker, terkait penyusunan laporan keuangan ini. Dengan demikian satker-satker di level bawah memperoleh penghargaan, dan itu menjadi suatu kebanggaan.
Pesan saya kepada para Kanwil, lakukan upaya-upaya peningkatan kualitas laporan keuangan in. Intruksikan kepada KPPN agar berfungsi dengan lebih baik. Tidak hanya internal, tetapi juga memberikan penghargaan kepada pihak luar,dengan melakukan penilaian terhadap satker-satker yang dianggap bagus laporan keuangannya. Jadi kalau didaerah itu ada gema-gemanya, maka di pusat akan lebih bergairah.
Oleh : Tonny W. Poernomo, Novri H.S Tanjung, dan Tino A. Prabowo – Media Center Ditjen Perbendaharaan.

2 thoughts on “Cerita Sukses Pencapaian Opini WDP Tahun 2009

  1. Pencapaian sukses yang telah dicapai agar dapat ditingkatkan kualitasnya. Serta kepada semua pihak yang berkepentingan & terkait agar lebih tekun + sabar dalam menghadapi masalah ataupun konflik yang mungkin terjadi.
    Khusus untuk semua Tim work di Satker jangan bosan bosannya untuk saling bertukar pengalaman serta meningkatkan kualitas kinerja. Sukses untuk kita semua. Salam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s