Rekonsiliasi UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA

Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebagai pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya dengan menyajikan Laporan Keuangan tingkat K/L berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk meyakini keakuratan data yang disajikan dalam LK tersebut, K/L secara berjenjang wajib melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara Umum Negara (BUN) yang menjadi mitra kerjanya. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Hasil rekonsiliasi ini nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Jenjang penyusunan dan penyajian LK pada K/L adalah sebagai berikut:

  1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), yaitu unit terkecil penyusun LK, biasanya merupakan satuan kerja yang dikepalai oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Batasan UAKPA ini terkait dengan kode satuan kerja yang memperoleh Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), baik itu satuan kerja dengan kode kewenangan Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), Dekonsentrasi (Dekon), Tugas Pembantuan (TP), maupun Urusan Bersama (UB) yang biasanya berlokasi di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
  2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W), yaitu unit yang mempunyai fungsi koordinator tingkat wilayah yang akan mengkompilasi laporan UAKPA di wilayah kerjanya. UAPPA-W ini dapat berupa Kantor Wilayah Instansi Vertikal, maupun Koordinator Tingkat Pemerintah Daerah.
  3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon I (UAPPA-E1), yaitu unit setingkat Eselon I suatu K/L yang akan mengkompilasi LK dari UAKPA dan UAPPA-W di bawahnya.
  4. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), yaitu unit setingkat Menteri/Pimpinan Lembaga yang merupakan Entitas Pelaporan dengan kewajiban menyampaikan LK kepada DPR dan LK yang dihasilkan akan diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia (BPK-RI).

 Masing-masing Unit Akuntansi di atas wajib melakukan rekonsiliasi dengan BUN mitra kerjanya, yaitu:

  • UAKPA : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
  • UAPPA-W : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
  • UAPPA-E1 : Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mewakili Direktorat Pengelolaan Kas Negara
  • UAPA : Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mewakili Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014, terdapat beberapa aturan yang perlu aku share disini.

 1. Rekonsiliasi Tingkat UAKPA

  • Dilaksanakan oleh seluruh UAKPA termasuk BLU.
  • Dilampiri laporan pertanggungjawaban bendahara.
  • Dilaksanakan setiap Bulan.
  • BAR ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab rekonsiliasi atas nama Kuasa Pengguna Anggaran dari pihak UAKPA dan Kepala Seksi yang menangani akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur maka rekonsiliasi dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
  • BAR yang telah ditandatangani disampaikan kepada UAPPA-W/UAPPA-E1.
  • KPPN dapat melakukan rekonsiliasi dengan UAKPA dalam rangka penyusunan LK audited berdasarkan permintaan UAKPA.
  • UAKPA yang tidak/terlambat melakukan rekonsiliasi dikenakan sanksi administratif.

 2. Rekonsiliasi Tingkat UAPPA-W

  • Dilaksanakan oleh seluruh UAPPA-W.
  • Dilampiri BAR UAKPA di bawahnya untuk bulan terakhir triwulan berkenaan.
  • Dilaksanakan setiap Triwulan.
  • BAR ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab rekonsiliasi tingkat UAPPA-W dan Kepala Kepala Bidang yang menangani Akuntansi dan Pelaporan pada Kanwil atas nama Kuasa BUN paling lambat tanggal 17 bulan berikutnya setelah triwulan berkenaan. Jika tanggal 17 jatuh pada hari libur maka rekonsiliasi dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
  • BAR yang telah ditandatangani disampaikan kepada UAPPA-E1.
  • Dalam hal UAPPA-W tidak/terlambat melakukan rekonsiliasi, Kanwil DJPBN mengusulkan pengenaan sanksi kepada KPPN mitra kerja UAKPA terkait yang bertindak selaku UAPPA-W. Atas dasar usulan Kanwil DJPBN tersebut, UAKPA yang bertindak selaku UAPPA-W yang tidak/terlambat melakukan rekonsiliasi dikenakan sanksi administratif

 3. Rekonsiliasi Tingkat UAPPA-E1 dan UAPA

  • Rekonsiliasi UAPPA-E1 bersifat opsional dan dapat dilaksanakan setiap semesteran, sedangkan rekonsiliasi UAPA dilaksanakan setiap semesteran
  • BAR ditandatangani oleh Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi UAPPA-E1 atau UAPA dan Kepala Sub Direktorat Akuntansi Kas Umum Negara atas nama BUN.

Pengenaan sanksi dilaksanakan oleh KPPN dengan mengembalikan SPM yang telah diajukan oleh UAKPA/satuan kerja. Pengembalian SPM tersebut dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian. Pengenaan sanksi tersebut tidak membebaskan UAKPA untuk melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan UAPPA-W untuk melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil. Pengenaan sanksi dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) kepada UAKPA yang diberikan sanksi. Dalam hal UAKPA telah melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN setelah dikenakan sanksi, KPPN menerbitkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S) bersamaan dengan penerbitan BAR. Dengan diterbitkannya SP3S oleh KPPN, pemberian sanksi dinyatakan tidak berlaku. SP3S disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal UAPPA-W telah melaksanakan rekonsiliasi dengan Kanwil setelah dikenakan sanksi, KPPN menerbitkan SP3S setelah menerima usulan dari Kanwil DJPBN. Dengan diterbitkannya SP3S oleh KPPN, pemberian dinyatakan tidak berlaku. SP3S disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran tembusan Kanwil DJPBN.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk UAKPA Pusat dan UAKPA BUN, aturan berlaku sama, dengan penjelasan detil silakan mengacu pada PMK 210 ini. Mohon maaf penulis tidak mencantumkan disini karena lebih bersifat spesifik.

One thought on “Rekonsiliasi UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA

  1. Kami berkedudkan di tingkat wilayah dengan mengkompilasi 32 Satuan Kerja (UAKPA) ke aplikasi SAKPAW /UAKPAW apakah untuk mengkompilasi dengan menggunakan SAIBA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s