Sertifikasi Bendahara Satker

Disarikan dari Materi Corner Day (Hari Penyampaian Informasi) PMO Kementerian Keuangan

Kondisi para Bendahara yang ada pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lambaga saat ini adalah seperti berikut ini:

  1. Kompetensi Bendahara yang ada sangat beragam.
  2. Bendahara adalah tugas sampingan
  3. Honorarium tidak sesuai dengan tanggung jawab dan tingginya risiko yang dihadapi
  4. Belum adanya program pengembangan kapasitas yang berkelanjutan

Pada tanggal 18 Januari 2016, terbit PP No. 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, yang antara lain berisi: Lanjutkan membaca “Sertifikasi Bendahara Satker”

Kas di Bendahara Penerimaan pada SAIBA

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun yang disiapkan untuk menampung suatu peristiwa dimana pada Satuan Kerja masih terdapat kas dari hasil penerimaan PNBP yang pada tanggal 31 Desember belum sempat disetor ke rekening Kas Umum Negara. Terdapat perbedaan perlakuan pada saat kita menggunakan SAKPA pada tahun 2014 kemarin dengan SAIBA pada tahun 2015 ini. Lanjutkan membaca “Kas di Bendahara Penerimaan pada SAIBA”

Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

Istilah Sistem Akuntansi Instansi (SAI) aku rasa cukup akrab di kalangan penyusun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK-K/L) dari jenjang terkecil satker hingga level kementerian. SAI merupakan Lanjutkan membaca “Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)”

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah

Saat ini pemerintah sudah selangkah lebih maju dalam memenuhi kebutuhan laporan manajerialnya dengan mengembangkan rangkaian laporan baru yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan fiskal dan makro ekonomi Lanjutkan membaca “Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah”

Rekonsiliasi UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA

Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebagai pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya dengan menyajikan Laporan Keuangan tingkat K/L berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Lanjutkan membaca “Rekonsiliasi UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA”

Peraturan Daerah tentang Kebijakan Akuntansi

Ditulis oleh: Dr. Jan Hoesada, CPA

Sumber: www.ksap.org

PENDAHULUAN

Berawal dari UU Keuangan Negara, pemerintah membentuk KSAP yang ditugasi menyusun konsep pra-PP (bakalan PP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan hasil terbaru berupa PP 71 tahun 2010. Lanjutkan membaca “Peraturan Daerah tentang Kebijakan Akuntansi”